Anggota DPR sayangkan material pelabuhan malarko telantar

id Pelabuhan malarko,Dwi ria latifa

Anggota DPR dapil Kepri Dwi Ria Latifa. (Antaranews Kepri/Rusdianto)

Dwi Ria Latifa mengatakan akan mempertanyakannya ke Kementerian Perhubungan sementara informasi yang dia peroleh, Kementerian Perhubungan, tahun ini telah menganggarkan dana sekitar Rp80 miliar.
Karimun (Antaranews Kepri) - Anggota DPR Daerah Pemilihan Provinsi Kepulauan Riau, Dwi Ria Latifa menyayangkan kondisi material proyek Pelabuhan Malarko di Kabupaten Karimun yang telantar dan berkarat.

"Kebetulan akhir pekan kemarin saya ke Pulau Karimun Anak. Saya mampir ke pelabuhan itu dan melihat tumpukan besi untuk konstruksi sudah berkarat. Kan sayang kalau pembangunan pelabuhan itu tidak dilanjutkan," kata dia yang dihubungi dari Tanjung Balai Karimun, Kamis.

Dwi Ria Latifa menyayangkan terhentinya pembangunan pelabuhan peti kemas itu, sementara anggaran yang dikucurkan sejak proyek itu dimulai pada 2008, sudah cukup besar, lebih dari Rp150 miliar.

"Saya berharap ditelusuri, penyebab mangkraknya proyek ini. Apakah ada korupsinya, manipulasi, atau ada peraturan-peraturan yang membuat ini jadi terhalang, atau ada overlap atau tumpang tindih kewenangan satu instansi dengan lain," tutur politikus PDI Perjuangan kelahiran Tanjung Balai Karimun ini.

Dia berharap mangkraknya proyek tersebut bukan akibat ulah oknum-oknum tertentu yang bermain anggaran sehingga proyek tersebut tidak diselesaikan, dan menghambat kelanjutan pembangunannya.

"Kalau memang ada oknum yang bermain, saya berharap aparat penegak hukum memeriksanya," katanya.

Dwi Ria Latifa mengatakan akan mempertanyakannya ke Kementerian Perhubungan sementara informasi yang dia peroleh, Kementerian Perhubungan, tahun ini telah menganggarkan dana sekitar Rp80 miliar.

"Nanti saya akan bertanya ke Dirjen Hubla. Kalau memang betul syahbandar tidak mau mengerjakannya. Ini yang harus ditelusuri penyebabnya. Karena saya dengar setiap pergantian kepala syahbandar, anggarannya selalu dikembalikan ke pusat," katanya.

Namun demikian, Dwi Ria menyatakan tetap berfikir positif namun tetap harus dicarikan solusinya sehingga anggaran yang dikucurkan memberi nilai positif bagi masyarakat.

"Uang yang dikucurkan tidak sedikit, harus kita pertanyakan. Paling tidak saya akan bawa ini ke tingkat pusat," ucapnya.

Diketahui, pembangunan pelabuhan Malarko telah dibangun sejak 2008 dengan menyerap anggaran mencapai Rp150 miliar, namun proyek ini terhenti sejak 2016.

Pelabuhan Malarko dibangun berhadapan dengan Selat Malaka, tidak jauh pulau terluar Pulau Karimun Anak, yang diharapkan menjadi pelabuhan peti kemas limpahan dari Singapura. (Antara)
Pewarta :
Editor: Danna Tampi
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar