Pemerintah arahkan 13.300 honorer jadi P3K

id menpan,syafruddin,P3K,honorer

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin. (ANTARA News Kepri/Pradanna Putra)

Tidak ada lagi pengangkatan. Karena UU ASN semua melalui tes
Batam (Antaranews Kepri) - Pemerintah mengarahkan sekitar 13.300 orang pegawai honorer di seluruh Indonesia untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K), sesuai amanah pasal 95 UU ASN.

"Jalan keluarnya P3K, ada 13.300 orang honorer yang sudah dianalisis dan diamati pemerintah dan DPR," kata Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Syafruddin di Batam, Kepulayan Riau, Kamis.

Ia menegaskan P3K adalah solusi bagi permasalahan pegawai honorer pemerintah. Seluruh pengangkatan Aparatur Sipil Negara harus melalui tes, sesuai dengan UU ASN.

Hingga saat ini, pemerintah sudah mengangkat 1,1 juta ASN, atau 25 persen dari total ASN. Pemerintah tidak akan lagi melakukan pengangkatan ASN, tanpa tes.

"Tidak ada lagi pengangkatan. Karena UU ASN semua melalui tes," kata dia.

Mengenai lama kontrak P3K, ia mengatakan masih menunggu keputusan. Bisa saja lima atau 10 tahun. Namun, menurut dia, bisa saja waktunya singkat, sesuai dengan aspirasi diaspora yang ingin kembali ke Indonesia untuk mengabdi kepada negara.

Di tempat yang sama, Wakil Gubernur Kepri, Isdianto berharap pemerintah dapat memberikan ruang bagi pengangkatan honorer, tanpa tes.

Menurut dia, para honorer dikhawatirkan tidak dapat bersaing dengan pelamar lain yang usianya relatif lebih muda, sehingga tidak lolos dalam seleksi.

"Ada kekhawatiran tingkat kemampuan tidak sama dengan yang ikut lainnya. Kalau ke depan dengan pola testing seperti ini, ada kekhawatiran, anak-anak honorer, PTT sampai kapan pun tidak akan bisa menjadi PNS," kata dia.

Ia mengatakan Kepri sudah mendapatkan alokasi CPNS sebangak 192 orang, namun itu tidak cukup untuk mengakomodasikan honorer yang jumlahnya mencapai ribuan orang.

Wagub berharap pemerintah memberikan ruang khusus untuk pengangkatan honorer di provinsi yang berbatasan dengan empat negara jiran itu.

"Jumlah honorer yang masih ada di Kepri mencapai ribuan, tenaga pendidik, kesehatan dan honorer Pemprov. Kami harap jadi perhatian Menteri dan jajaran nya. Kami akan bawa data-data khusus terkait PTT," kata dia.
Pewarta :
Editor: Rusdianto Syafruddin
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar