Karimun raih penghargaan WTP lima kali berturut-turut

Karimun (Antaranews Kepri) - Pemerintah Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau mendapat penghargaan dari Kementerian Keuangan karena meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Laporan Keuangan lima kali berturut-turut, 2013-2017.

Kabag Humas Setkab Karimun Didi Irawan menyebutkan, penghargaan tersebut diserahkan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati kepada Bupati Karimun Aunur Rafiq dalam acara Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2018 di Gedung Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis.

"Penghargaan ini merupakan prestasi sekaligus menjadi motivasi bagi pemerintah daerah dalam menyusun laporan keuangan yang akuntabel," kata Didi Irawan.

Opini WTP merupakan sebuah tolok ukur bahwa penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah cukup baik dan memenuhi standar akuntansi yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Karimun kembali meraih opini WTP untuk tahun 2017 bersama 298 bupati dan wali kota se-Indonesia.

Karimun berada pada posisi ke-86 dalam daftar pemerintah daerah yang menerima penghargaan tersebut, kata dia.

Selain menerima penghargaan entitas pemerintah atas capaian WTP Laporan Keuangan 2013-2017 tersebut, Bupati Karimun Aunur Rafiq juga mengikuti "talkshow" dan peluncuran buku "Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Indonesia dari Masa ke Masa".

Terpisah, Ketua Fraksi Amanat Pembangunan DPRD Karimun Anwar Abubakar mengapresiasi capaian pemerintah daerah yang meraih penghargaan opini WTP 5 kali berturut-turut.

"Opini WTP 5 tahun berturut-turut menunjukkan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah memang sudah sangat baik, dan kita berharap tahun depan kembali meraih WTP, walaupun kondisi keuangan daerah perlu menjadi perhatian bupati," kata dia.

Dia berharap seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) terus melakukan terobosan dan mematuhi semua ketentuan tentang penyusunan laporan keuangan.?

Meski meraih WTP, Anwar tetap mengingatkan kepada pemerintah daerah agar dalam penyusunan anggaran tetap memprioritaskan pembangunan yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat.

"Terutama bagaimana anggaran yang disusun bisa mendorong perekonomian Karimun yang akhir-akhirnya melemah, terutama di Kawasan Perdagangan Bebas," kata Anwar yang juga Ketua DPD PAN Karimun.