F-KS desak Gubernur Kepri evaluasi kinerja OPD

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Fraksi Keadilan Sejahtera - Persatuan Pembangunan DPRD Kepulauan Riau (Kepri) mendesak Gubernur setempat, Nurdin Basirun untuk mengevaluasi kinerja Organisasi Pemerintahan Daerah (OPD).

Ketua Fraksi Keadilan Sejahtera - Persatuan Pembangunan DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah, di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan, evaluasi rutin wajib dilakukan sehingga tercapai target pemerintahan.

"Seharusnya evaluasi itu dilakukan apakah dalam tiga bulan atau enam bulan sehingga kinerja OPD terukur. Jika tidak tercapai target, berarti ada permasalahan, yang harus dicari jalan keluarnya," ujarnya.

Anggota Komisi II DPRD Kepri itu mengemukakan pemerintah ada untuk rakyat. Persepsi tentang tujuan pemerintahan itu harus diimplementasikan dalam bentuk program pembangunan yang menyentuh kepentingan publik.

Pelayanan kepada masyarakat juga harus ditingkatkan. Evaluasi kinerja OPD menjadi sangat penting sehingga pelayanan dapat ditingkatkan.

"Pergerakan pemerintah harus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat," katanya.

Iskandar juga menyinggung soal OPD tertentu yang dapat dilebur dengan OPD lainnya dalam rangka penghematan. Ia menyontohkan, Biro Humas dan Protokoler Pemprov Kepri dapat dilebur ke dalam Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri untuk efisiensi dan optimalisasi kinerja pemerintahan.

Kedua OPD ini nyaris memiliki tugas yang sama, terutama yang berhubungan dengan kerja sama media massa. Anggaran di Biro Humas dan Protokoler itu relatif tinggi sehingga dapat dilakukan penghematan bila menjadi salah satu bidang di Dinas Komunikasi dan Informasi.

"Di Dinas Komunikasi dan Informasi Kepri dapat dibentuk bidang baru seperti humas," ujarnya.

Iskandar mengemukakan dalam waktu dekat DPRD Kepri akan membahas Susunan Organisasi Tata Kerja (SOTK). Penetapan SOTK baru diharapkan mencerminkan penguatan OPD dalam pemerintahan yang berpihak kepada kepentingan publik.

"Kami akan mengusulkan perubahan SOTK," katanya.