PKS: lobi anggaran ke pusat belum maksimal

Tanjungpinang (Antaranews Kepri) - Partai Keadilan Sejahtera menilai Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau belum maksimal melobi pusat untuk mendapatkan anggaran yang besar sehingga sepanjang tahun dana perimbangan diperoleh relatif menurun.

Sekretaris Fraksi Keadilan Sejahtera DPRD Kepri, Suryani, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, kondisi sekarang memaksa pemda harus melobi pemerintah pusat agar mendapatkan dana perimbangan yang memadai.

Lobi anggaran terpaksa dilakukan karena banyak daerah atau wilayah yang memiliki kebutuhan yang sama. Pemerintah pusat pun, kata dia membutuhkan anggaran yang besar dalam melaksanakan pembangunan.

"Kondisi sekarang tidak jauh berbeda dengan belasan tahun yang lalu. Harus lihai melobi, lobi harus dilakukan setahun sebelum anggaran disahkan, tidak boleh mendadak sibuk," ucapnya.

Baca juga: Pemprov Kepri dinilai masih bergantung pada pusat

Gubernur Kepri Nurdin Basirun dan Wakil Gubernur Kepri Isdianto harus mampu mendorong anggota DPRD Kepri, anggota DPR dan DPD dapil Kepri untuk membantu meningkatkan dana perimbangan yang diterima.

Ia mengatakan berulang kali dalam rapat agar pemda harus bersinergi dengan anggota DPR dan DPD asal Kepri agar lobi anggaran berjalan maksimal, dan bersama-sama berjuang mendapatkannya.

"Kalau dahulu, gubernur selalu mengingatkan kami untuk berkomunikasi dengan anggota DPR dari PKS agar membantu Kepri. Jika sekarang kami dibutuhkan untuk membantu melobi, kami akan membantu secara maksimal," katanya.

Suryani mengemukakan persoalan itu juga disampaikannya secara terbuka kepada tim anggaran pemerintah daerah saat membahas defisit anggaran tadi pagi. Defisit anggaran disebabkan ketergantungan Pemprov Kepri terhadap anggaran pusat sangat besar sehingga ketika dikurangi berdampak buruk bagi rencana pembangunan di wilayah ini.

Baca juga: Anggaran Kepri diperkirakan defisit Rp400 miliar

"Lebih dari 50 persen pendapatan Kepri berasal dari anggaran pusat karena itu ketika dana perimbangan berkurang, anggaran di Kepri terjadi defisit lebih dari Rp300 miliar," katanya.

Lobi anggaran juga perlu dilakukan agar sumber pendapatan baru diperoleh Kepri, seperti dari labuh jangkar. Sejak anggaran tahun 2017, pendapatan dari labuh jangkar masuk dalam APBD, namun sampai sekarang belum terealisasi.

"Kalau bicara aturan, memang hak Kepri mengelola labuh jangkar, namun pusat juga memiliki alas hukum untuk mengelolanya. Mana mungkin pusat memberikan begitu saja, karena mereka juga butuh dana. Karena itu, lobi secara intensif perlu dilakukan," katanya.