Bupati minta PLN operasikan mesin pembangkit di Moro

Tanjung Balai Karimun (ANTARA) - Bupati Karimun, Kepulauan Riau, Aunur Rafiq meminta PT PLN Persero agar segera mengoperasikan mesin pembangkit listrik di Desa Pulau Moro, Kecamatan Moro.

Permintaan bupati tersebut disampaikan melalui sambungan telepon kepada PT PLN Wilayah Kepri saat meninjau mesin pembangkit listrik tersebut di Desa Pulau Moro, Kamis.

"PLN sudah memberikan penjelasan dan jawaban bahwa mesin pembangkit listrik untuk Desa Pulau Moro akan beroperasi dalam waktu satu sampai 1,5 bulan ke depan," kata dia saat menggelar pertemuan dengan masyarakat Pulau Moro.

Menurut Aunur Rafiq PLN sedang mengadakan lelang untuk mencari operator yang akan mengoperasikan mesin pembangkit tenaga diesel di Desa Pulau Moro dan Dusun Kricik.

Dia berharap kepada masyarakat di desa tersebut agar bersabar menunggu selesainya proses lelang operator mesin pembangkit listrik tenaga diesel yang sudah tersedia dan 80 persen siap dioperasikan.

Kunjungan Aunur Rafiq ke Desa Pulau Moro merupakan jawaban dari keluhan masyarakat di desa tersebut yang belum menikmati listrik sementara mesin pembangkitnya sudah tiba di desa tersebut.

Dialog dengan Mahasiswa 

Selain menggelar pertemuan dengan masyarakat Desa Pulau Moro, Bupati juga menggelar dialog dengan mahasiswa di Pantai Berangan, Kecamatan Moro.

Dalam dialog tersebut, bupati berharap kepada mahasiswa bisa berkontribusi dan memberikan koreksi dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintah daerah.

Dalam kesempatan itu, bupati juga menjanjikan perbaikan jalan menuju pelabuhan bongkar muat di daerah itu, dan segera mengirimkan tim dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengecek kondisi jalan tersebut.

"Nanti akan kita tinjau lokasi pelabuhan tersebut dengan membawa dinas terkait. Ada apa dan kenapa sampai saat ini pelabuhan bongkar muat itu belum beroperasi," katanya.

Permasalahan lain yang disampaikan bupati antara lain mengenai bantuan beasiswa dari pemerintah Daerah yang sampai saat ini belum sepenuhnya terealisai kepada mahasiswa yang membutuhkan.

"Mungkin saja kurangnya kordinasi dari pihak kecamatan dan Dinas Pendidikan. Ada aturan yang harus kita ikuti, mungkin saja ada beberapa berkas yang sampai saat ini belum terpenuhi, oleh karena itu sampai saat ini belum bisa kita bayarkan," tuturnya.

Regulasi yang diterbitkan pemerintah pusat, menurut dia, sangat mempersulit mahasiswa untuk mendapatkan beasiswa, namun pemerintah daerah selalu berupaya membantu mahasiswa agar semua bisa terealisasi.

Bupati menyatakan akan memanggil Kepala Dinas Pendidikan agar bisa menyosialisasikan ke sekolah -sekolah tentang bantuan-bantuan pendidikan, begitu juga tentang adanya kerja sama antara Pemda Karimun dengan perguruan tinggi.

Turut serta dalam kunjungan tersebut Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun, Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Energi Sumber Daya Mineral, Kepala Dinas Perhubungan dan pejabat lainnya.