Batam (ANTARA) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta keterangan 7 kepala dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terkait kasus operasi tangkap tangan (OTT) Gubernur Kepri nonaktif Nurdin Basirun.
"Ada enam atau tujuh kepala dinas, ada juga kabid, staf dan supir," kata Kepala Biro Hukum Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal yang ditemui wartawan di sela-sela pemberian keterangan kepada KPK, Rabu.
Pemberian keterangan dilakukan bertahap hingga Jumat.
Heri mengatakan pada Rabu, terdapat delapan orang pejabat di lingkungan Pemprov Kepri yang dimintai keterangan oleh KPK di lantai 3 Mapolresta Barelang.
Menurut dia, KPK baru menanyakan terkait prosedur penerbitan izin.
"Seperti apa terbitnya izin prinsip. Kami sampaikan normatif saja," kata dia.
Hingga kini, KPK belum meminta dokumen apa pun darinya.
Namun ia memastikan, hingga kini belum ada izin reklamasi yang diterbitkan Pemprov Kepri.
"Tapi izin prinsip diserahkan ke OPD (organisasi perangkat daerah)," kata dia.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Perhubungan Kepri Jamhur Ismail mengatakan KPK hanya menanyakan tugas pokok dan fungsi jabatannya.
Dalam pertemuan pagi tadi, KPK tidak menanyakan terkait labuh jangkar.
Sementara itu Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kepri, Abu Bakar, menolak memberikan keterangan kepada media.
Selain Heri, Jamhur dan Abu Bakar, juga nampak pejabat Pemprov Kepri, Muhammad Darwin di sekitar Mapolresta Barelang.
KPK memberikan waktu kepada pejabat Pemprov Kepri yang dimintai keterangan untuk melakukan ibadah Salat Dzuhur.
Baca juga: KPK telusuri sejumlah aset Nurdin di Kepri
Baca juga: Sejumlah pejabat Pemprov Kepri dipanggil KPK
Baca juga: KPK sita dua koper dokumen dari Dinas ESDM dan DLHK Kepri
KPK mintai keterangan tujuh kepala dinas provinsi
Kepala Biro Hukum Pemprov Heri Mokhrizal memberikan keterangan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi di Mapolresta Barelang, Rabu. (Antara/Naim)
Komentar