Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, mengingatkan seluruh aparatur sipil negara (ASN) di daerah tersebut untuk bersikap netral dalam menghadapi pilkada.
Komisioner Bawaslu Lingga Ardi Aulia, di Tanjungpinang, Minggu, mengatakan ASN potensial tergiring kepentingan politik menjelang pilkada, sehingga harus memiliki sikap untuk menolak segala bentuk intervensi yang dapat menodai netralitas mereka.
"ASN memiliki peran penting dalam menyukseskan pilkada. Mereka harus menjadi contoh bagi masyarakat," ujarnya.
Ia juga mengingatkan ASN bahwa selama pelaksanaan pilkada bukan hanya diawasi oleh Bawaslu Tanjungpinang dan aparat yang berwenang lainnya, melainkan juga masyarakat. Oleh karena itu, ASN jangan mau mempertaruhkan pekerjaannya hanya untuk kepentingan politik pilkada.
"Tarik ulur kepentingan politik pilkada itu lebih terasa dibanding pemilu. Kami berharap ASN tidak terpengaruh," ucapnya.
Ardi mengakui Bawaslu Lingga kesulitan dalam mengawasi ASN karena keterbatasan akses. Namun, informasi dan data masyarakat akan membantu Bawaslu Lingga untuk memantau aktivitas ASN terutama yang berhubungan dengan pilkada.
"Pada Pemilu 2019, ada dua ASN yang tidak netral dikenai sanksi berdasarkan rekomendasi Bawaslu Lingga. Ini kami harap tidak terjadi dalam pilkada," tuturnya.
Secara umum, menurut dia, para ASN ingin bersikap netral. Dalam berbagai pertemuan, sejumlah ASN kerap mengeluh lantaran diintervensi oleh berbagai pihak untuk kepentingan politik tertentu.
Mereka, kata dia, pada dasarnya ingin menghindar dari kepentingan politik pilkada, namun sulit lantaran khawatir jabatan dan pekerjaannya diganggu.
"ASN itu sangat paham bahwa mereka harus netral, namun dalam kondisi tertentu mereka terpaksa bersikap yang membuat dirinya tidak netral," katanya.
Ardi menyerukan ASN untuk menolak intervensi itu, dan melaporkannya kepada Bawaslu. Ia juga mengingatkan seluruh pihak, termasuk peserta pilkada untuk tidak menggiring ASN dalam pusaran kepentingan politik pilkada.
Ia menegaskan tidak akan menoleransi para ASN maupun pihak-pihak yang melakukan kecurangan dalam pilkada.
"Kami akan menindak siapapun pelaku kecurangan," katanya.
Berita Terkait
Pemko Batam siapkan Rp62 miliar untuk THR ASN
Rabu, 27 Maret 2024 17:15 Wib
Bakesbangpol Natuna evaluasi lokasi pemasangan APK
Selasa, 26 Maret 2024 19:08 Wib
Calon perseorangan Pilkada 2024 Batam wajib didukung 63.871 jiwa
Selasa, 26 Maret 2024 18:00 Wib
Calon persorangan Pilkada 2024 di Natuna harus didukung lima ribu KTP
Selasa, 26 Maret 2024 12:54 Wib
Calon perseorangan Pilkada Kepri wajib kantongi 10 persen dukungan KTP
Senin, 25 Maret 2024 16:58 Wib
240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:54 Wib
Ridwan Kamil bakal putuskan berlaga di Pilkada Jabar atau Jakarta
Sabtu, 23 Maret 2024 20:13 Wib
KPU Kepri mulai lakukan sosialisasi tahapan Pilkada 2024
Kamis, 21 Maret 2024 14:07 Wib
Komentar