Terima sertifikat tanah, warga do'akan Presiden

Natuna (ANTARA) - Warga Natuna yang menerima sertifikat tanah gratis mengucapkan terima kasih kepada Presiden Joko Widodo dan  mendoakan Presiden selalu sukses dan selalu sehat dalam menjalankan tugas negara.

"Saya sebagai warga desa di Natuna ini, mewakili juga warga kami Desa Kelanga sangat berterima kasih kepada Bapak Jokowi," kata Darmawan, warga Desa Kelanga, Bunguran Timur Laut, usai menerima sertifikat dari Presiden di Kantor Bupati Natuna, Bukit Arai, Natuna, Rabu.

Selain Presiden, ucapan terima kasih juga Ia ucapkan kepada aparat desa yang telah bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah bekerja baik sesuai perintah Presiden.

"Kepengurusan sertifikat berjalan lancar, khusus Desa Kelanga, ada lebih dari 100 sertifikat telah di serahkan Bapak Presiden pada hari ini kepada kami," kata dia.

Ia mengaku, tanah miliknya telah diukur sejak 6 bulan lalu, dan pada hari ini sertifikat tanah tersebut telah mereka terima secara langsung.

Sementara, Wakil Bupati Natuna, Ngesti Yuni Suprapti mengungkapkan pembagian sertifikat tanah kepada warga sebenarnya belum maksimal.

"Tadi kurang lebih puluhan ribu dibagikan, namun kita memaklumi itu, karena adanya keterbatasan SDM di BPN itu sendiri," kata Wakil Bupati Natuna kepada Antara, Rabu.

Ia mengatakan,  seperti Natuna banyak kendala, terutama rentang kendali, mestinya memang harus adanya sinergitas antara pemerintah terutama bidang sumberdaya manusianya.

"Kalau mengharapkan pegawai dari BPN saja, kapan selesainya?," ungkapnya.

Ia berharap setiap kecamatan memiliki tenaga ukur dari BPN agar proses bisa cepat.

"Paling tidak tukang ukurnya, tinggal kita mengirimkan datanya saja ke BPN, bayangkan berapa ribu, jika harus semuanya dikerjakan sendiri oleh BPN, bayangkan saja itu," katanya.

Ia mengingatkan, target tahun 2025 telah tersertifikat semua. Ia juga berharap mudah-mudahan bisa di selesaikan.

"Sesuai target Pak Jokowi, BPN memang harus bekerja keras,"ujarnya.

Selain itu pula, Ia menyebutkan kegiatan penyerahan sertifikat secara langsung ini merupakan perdana untuk Natuna oleh Presiden.

"Namun sejak program prona dicanangkan sudah banyak juga yang telah kita bagikan," ungkapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo telah menyerahkan sertifikat hak atas tanah untuk masyarakat. Dalam sambutannya Presiden kembali menegaskan bahwa Natuna adalah bagian tak terpisahkan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.

"Kenapa hari ini saya ingin menyerahkan sertifikat ini? Supaya kita tahu semuanya bahwa Natuna ini adalah tanah air Indonesia. Sehingga tanda bukti hak hukum atas tanah, atas lahan, yang berupa sertifikat ini diberikan kepada masyarakat di Kabupaten Natuna," kata Presiden.

Kabupaten Natuna memiliki penduduk sekitar 81 ribu dan memiliki perangkat pemerintahan sehingga, kata Presiden, secara de facto maupun de jure, Natuna adalah Indonesia.

"Jadi simbol ini, simbol pemberian sertifikat ini adalah menunjukkan bahwa lahan tanah itu telah dipegang oleh masyarakat di Natuna sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," ujarnya.

Presiden menjelaskan di Kabupaten Natuna ada 41 ribu bidang tanah yang seharusnya sudah bersertifikat. Namun, hingga saat ini berdasarkan laporan yang diterima dari Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra, baru 26 ribu bidang tanah yang telah diberikan sertifikatnya kepada masyarakat.

"Artinya masih ada 14 sampai dengan 15 ribu sertifikat yang harus diberikan kepada masyarakat. Artinya bapak ibu adalah salah satu yang beruntung karena sudah pegang yang namanya sertifikat. Ini adalah tanda bukti hak hukum atas tanah yang kita miliki," jelasnya.

Di hadapan masyarakat yang hadir, Kepala Negara berpesan agar para penerima menjaga sertifikatnya dengan baik. Misalnya, dengan memberinya sampul plastik dan memfotokopinya.

"Sehingga kalau hilang aslinya, fotokopinya masih ada sehingga ngurusnya ke BPN lebih mudah," imbuhnya.

Di samping itu, Kepala Negara juga berpesan agar masyarakat cermat jika ingin menggunakan sertifikatnya sebagai agunan untuk meminjam uang ke bank. Ia pun mengingatkan agar masyarakat tidak menggunakan uang pinjaman dari bank tersebut selain untuk modal kerja atau modal usaha.

"Kalau mau pinjam ke bank gunakan untuk modal usaha, modal kerja. Tapi kalau beli mobil, beli sepeda motor, (nanti) hilang sertifikatnya, sepeda motor sama mobilnya juga ikut hilang karena ditarik sama dealer. Itu pengalaman banyak seperti itu," tandasnya.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut, antara lain Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, dan Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala BPN Surya Tjandra.