Tanjungpinang (ANTARA) - Ketua Komisi II DPRD Kepri Bidang Perekonomian dan Keuangan, Iskandarsyah menolak wacana Natuna sebagai Provinsi Khusus menyusul adanya konflik antara Indonesia dan China di laut Natuna Utara.
Iskandarsyah menyarankan pemerintah sebaiknya fokus meningkatkan basis pertahanan dan keamanan militer laut Natuna dari klaim negara asing dibanding isu pemekaran.
"Apalagi terkait pengawasan aktivitas nelayan asing pencuri ikan di perairan Natuna, harus makin diperketat," ujar Iskandarsyah, Kamis (9/1).
Politisi PKS itu juga meminta Pemerintah Kabupaten Natuna dan Pemerintah Provinsi Kepri duduk bersama untuk "sharing" anggaran membantu peningkatan kualitas SDM nelayan Natuna.
Saat ini nelayan lokal, kata dia, membutuhkan kapal nelayan di atas 50 GT dan dilengkapi peralatan modern seperti "fish finder" atau alat pencari ikan untuk turun melaut.
Lebih lanjut, Iskandarsyah menyampaikan para nelayan tempatan selama ini hanya menggunakan kapal bermuatan ikan di bawah lima ton, dan itu membuat mereka tak berani melaut di atas 4 mil, apalagi saat musim utara sangat riskan bagi keselamatan nelayan.
"Sudah lah, mari kita fokus bantu nelayan Natuna agar lebih sejahtera, daripada memikirkan status Provinsi Khusus. Meskipun setiap orang bebas berpendapat," tuturnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kepri, Jumaga Nadeak mengungkapkan Natuna tak mungkin menjadi Provinsi Khusus, karena tak memenuhi syarat.
"Minimal harus ada empat kabupaten/kota, didukung PAD dan jumlah penduduk. Tiga syarat itu saja tak terpenuhi," ucap Jumaga.
Politisi PDI Perjuangan ini meminta pemerintah setempat sebaiknya meningkatkan pembangunan dan perekonomian Natuna terlebih dahulu.
Persoalan saling klaim Indonesia dan China di laut Natuna Utara, lanjut dia, jangan dijadikan kesempatan menjadikan Natuna Provinsi Khusus.
"Karena yang mempertahankan Natuna itu bukan hanya Pemkab Natuna. Tapi Pemprov Kepri dan Pemerintah Pusat pun ikut serta," tegasnya.
Jumaga turut menegaskan Natuna harus diperkuat dengan angkatan bersenjata seperti pangkalan TNI AU, AL dan AD. Sebab, Natuna merupakan sekeping surga bagi Kepri.
"Lebih baik gali SDA yang ada untuk kemakmuran masyarakat khususnya di Natuna. Daripada sibuk-sibuk Provinsi Khusus," sebut dia.
Anggota DPRD Kepri tolak Natuna jadi Provinsi Khusus
Prajurit TNI AL melakukan upacara penurunan bendera di geladak KRI Usman Harun-359 yang bersandar di Faslabuh Lanal Ranai, Teluk Lampa, Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Pemerintah mengerahkan TNI dan Badan Keamanan Laut (Bakamla) RI dalam pengendalian wilayah laut, khususnya di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) laut Natuna Utara. ANTARA/M Risyal Hidayat
Komentar