Tanjungpinang (ANTARA) - Kantor pemerintahan dilarang menggunakan pasir dari pertambangan ilegal di Kabupaten Bintan, kata Kepala Inspektorat Provinsi Kepulauan Riau, Mirza Bachtiar.
"Seluruh material yang digunakan untuk membangun kantor pemerintahan harus legal," ujarnya di Tanjungpinang, Kamis.
Mirza mengaku baru mengetahui pasir yang digunakan untuk pembangunan gedung pemerintahan di Pulau Bintan (Kabupaten Bintan dan Tanjungpinang) diduga menggunakan pasir ilegal. Sejauh ini tidak ada laporan atau pengaduan masyarakat terkait permasalahan itu.
Menurut dia, pihak kontraktor yang mengerjakan proyek insfrastruktur pemerintahan juga tidak mungkin mau menggunakan pasir ilegal. Mereka membawa pasir tersebut dari toko bangunan, dan ada bukti transaksi.
"Tidak mungkin lah ada kontraktor yang mau atau berani membeli pasir ilegal untuk bangun kantor pemerintahan. Itu 'kan sama saja bunuh diri," ujarnya.
Mirza mengemukakan pertambangan pasir ilegal harus ditertibkan pemerintah dan aparat yang berwenang. Namun, penertiban harus diiringi dengan pembenahan kebijakan agar tidak terjadi kelangkaan pasir.
Kelangkaan pasir akan menghambat pembangunan, baik yang dilakukan masyarakat maupun pemerintah. Karena itu, pemerintah harus segera menetapkan kawasan pertambangan pasir agar tidak terjadi kelangkaan pasir saat dilakukan penertiban.
"Seharusnya permasalahan ini sejak dahulu diselesaikan sehingga tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari," katanya.
Berdasarkan hasil penelusuran Antara di Galang Batang dan Teluk Bakau, Bintan, aktivitas pertambangan pasir masih berlangsung. Pasir yang disedot dengan menggunakan mesin itu dimasukkan langsung ke dalam sejumlah truk.
Truk tersebut membawa pasir ke sejumlah toko bangunan. Beberapa truk lainnya langsung mengantar pasir ke rumah warga.
Harga pasir di lokasi pertambangan dengan berat 3 kubik Rp250.000. Sementara jika diantar ke rumah konsumen Rp400.000.
Di toko bangunan, harga pasir 3 kubik mencapai Rp460.000-Rp500.000, diantar sampai ke tempat pembeli.
"Itu sudah harga terendah," kata salah seorang karyawan Toko Mita Bangun di Batu 5, Kota Tanjungpinang.
Toko tersebut milik Riki. Nama Riki kerap disebut di sejumlah lokasi pertambangan di Galang Batang. Riki diduga memiliki lebih dari tiga lokasi, berdasarkan data dari Pemkab Bintan.*
Berita Terkait
Musrenbang Kepri 2024 fokus bahas optimalisasi SDA
Kamis, 28 Maret 2024 8:05 Wib
Lanal Bintan tangkap puluhan PMI nonprosedural
Rabu, 27 Maret 2024 7:05 Wib
PT Timah siapkan 700 kuota mudik gratis ke Babel dan Kepri
Selasa, 26 Maret 2024 10:33 Wib
PPP ajukan gugatan PHPU Pileg 18 provinsi ke MK
Minggu, 24 Maret 2024 7:41 Wib
Basarnas Pekanbaru cari korban yang jatuh dari Jembatan Siak I
Sabtu, 23 Maret 2024 13:29 Wib
KPU RI selesaikan rekapitulasi nasional 38 provinsi
Rabu, 20 Maret 2024 19:56 Wib
Polisi ungkap kasus tindak pidana perdagangan orang di Apartemen Kalibata City
Senin, 18 Maret 2024 15:12 Wib
Dua gajah mati tersengat listrik di Aceh
Sabtu, 16 Maret 2024 19:02 Wib
Komentar