Tanjungpinang (ANTARA) (ANTARA) - Pelaksana tugas Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menolak kebijakan pemerintah pusat dan DPR yang akan menghapus ribuan tenaga honorer di daerah.
Isdianto menyebut keberadaan tenaga honorer masih sangat diperlukan di lingkungan Pemprov Kepri guna menunjang sektor pembangunan dan perekonomian daerah.
"Kalau tak perlu, tak mungkin kita rekrut mereka," kata Isdianto, Minggu.
Di samping itu, kata dia, sebagian besar honorer tersebut merupakan kepala keluarga yang menggantungkan nasibnya di instansi pemerintahan.
"Dengan alasan kemanusiaan, mereka punya anak dan istri di rumah yang harus dinafkahi," imbuhnya.
Isdianto menyatakan segera menyurati pemerintah pusat agar menunda penghapusan pegawai honorer, dengan pertimbangan pemerintah harus melihat kepentingan di daerah.
"Kami berharap ada pembedaan dari pusat, dalam arti kata mereka melihat kebutuhan daerah terhadap jasa honorer," sebut Isdianto.
Ketua Komisi X DPR RI, Dede Yusuf saat berkunjung ke Tanjungpinang, Kepri beberapa waktu lalu mengaku tak bisa berkomentar terkait kebijakan tersebut.
Menurutnya, sejak awal wacana penghapusan tenaga honorer di pusat maupun daerah disepakati oleh KemenPAN-RB dan Komisi II DPR RI.
"Di mana ke depan tak ada lagi tenaga honorer di instansi pemerintahan, melainkan PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K)," ucap Dede.
Namun, sebagai salah satu komisi yang membidangi pendidikan, pihaknya turut mempertanyakan nasib tenaga guru honorer yang ada di tiap-tiap sekolah.
"Apakah guru honorer nanti juga dijadikan P3K atau tidak. Itu yang masih belum terjawab sampai saat ini," tuturnya.
Berita Terkait
Guru honorer Palangka Raya korbankan ibu dan adik demi judi online
Selasa, 16 April 2024 8:27 Wib
Mahfud bakal hapus kredit macet petani dan nelayan
Jumat, 26 Januari 2024 6:25 Wib
Kemenkominfo hapus 165 konten hoaks pada masa kampanye Pemilu 2024
Jumat, 12 Januari 2024 19:13 Wib
Gubernur Ansar larang pengangkatan PTT dan THL
Selasa, 21 November 2023 19:23 Wib
DPRD dan Pemprov Kepri sepakat tenaga honorer sekolah diangkat jadi PTK Non ASN
Sabtu, 18 November 2023 19:26 Wib
Batam terima dana insentif fiskal hapus kemiskinan ekstrem Rp6,9 miliar
Senin, 13 November 2023 14:41 Wib
Gubernur Ansar hormati proses hukum kasus dugaan honorer fiktif DPRD Kepri
Jumat, 10 November 2023 17:11 Wib
Meta hapus 1,65 juta konten judi online
Jumat, 20 Oktober 2023 16:08 Wib
Komentar