PEMERINTAH Provinsi Kepulauan Riau kini dihadapkan pada persoalan yang cukup pelik, menyangkut keterbatasan anggaran untuk mendanai berbagai proyek pembangunan di provinsi yang berbatasan dengan ...
Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat untuk mentransfer sisa dana bagi hasil (DBH) migas tahun 2015. ...
Penghitungan dana bagi hasil (DBH) migas tidak transparan sehingga menimbulkan permasalahan besar di daerah, kata Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau Ing ...
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo sampai sekarang belum menerbitkan surat keputusan terkait pengesahan Ranperda APBD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016.Ketua Komisi II ...
Partai Keadilan Sejahtera Kepulauan Riau mendukung pemerintah pusat membubarkan Badan Pengusahaan Batam untuk menyelesaikan tumpang tindih kewenangan.Wakil Ketua PKS ...
Politikus dari Partai Keadilan Sejahtera Ing Iskandarsyah berpendapat kursi Penjabat Gubernur Kepulauan Riau sebaiknya diisi oleh birokrat setempat sebab akan lebih ...
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyerukan seluruh elemen masyarakat membuang sikap apatisme terhadap pemerintahan agar pembangunan berjalan lancar."Pemerintah butuh ...
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau berpotensi mengelola kawasan labuh jangkar di sekitar perairan yang dilalui kapal asing, kata Ketua Komisi II DPRD setempat, Ing ...
Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kepulauan Riau menyetujui perpanjangan waktu penyelesaian pembangunan jembatan I Dompak Tanjungpinang, tetapi menolak bila ...
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kepulauan Riau mengapresiasi kinerja Gubernur HM Sani dan Wakil Gubernur HM Soerya yang dikenal dengan sebutan Duo HMS masa ...