Tanjungpinang (Antara Kepri) - Komisi II DPRD Provinsi Kepulauan Riau mendesak pemerintah pusat untuk mentransfer sisa dana bagi hasil (DBH) migas tahun 2015.
Ketua Komisi II DPRD Kepri Ing Iskandarsyah, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Senin, mengatakan sisa DBH tahun 2015 yang belum ditransfer ke kas Pemprov Kepri sebesar Rp171 miliar.
"Banyak kegiatan pemerintahan yang terpaksa belum dapat dibayar kepada pihak ketiga akibat sisa DBH tersebut sampai sekarang belum ditransfer ke kas Pemprov Kepri," ujar politikus Partai Keadilan Sejahtera tersebut.
Dia menjelaskan dalam APBD Kepri 2015 pemerintah menargetkan DBH sebesar Rp700 miliar. Namun target tersebut diketahui meleset setelah APBD Kepri disahkan.
Februari tahun 2015 baru diketahui Kepri mendapat DBH hanya sekitar Rp400 miliar. Akibatnya, seluruh kegiatan satuan kerja perangkat daerah dipangkas, ditunda dan dihapus.
DBH migas untuk Kepri itu juga tidak secara keseluruhan ditransfer ke kas Pemprov Kepri. Kementerian Keuangan baru mentransfer anggaran sekitar Rp229 miliar.
"Banyak kegiatan sudah dilaksanakan pihak ketiga, tetapi belum dibayar karena pemerintah tidak memiliki anggaran," katanya.
Wakil Ketua Komisi II DPRD Kepri Sirajudin Nur mengatakan permasalahan DBH migas yang dihadapi Pemerintah Kepri cukup pelik, karena memengaruhi pembangunan. Seharusnya, pemerintah pusat tidak menunda hak Kepri untuk mendapatkan sisa DBH tersebut.
"Ini sudah mengganggu pelaksanaan pemerintahan," ujarnya.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Kepri Naharuddin mengatakan selain sisa DBH belum ditransfer pemerintah pusat, Kepri juga dihadapkan dengan penurunan nilai DBH 2016.
"Kami akan menemui pihak Kementerian Keuangan untuk mempertanyakan permasalahan itu. Penurunan DBH ini luar biasa, di luar perkiraan," katanya.(Antara)
Editor: Dedi
Berita Terkait
Tim penyidik KPK cegah Windy Idol ke luar negeri
Rabu, 27 Maret 2024 16:55 Wib
Pemprov Kepri resmi luncurkan program beasiswa mahasiswa tahun anggaran 2024
Rabu, 27 Maret 2024 14:54 Wib
Ganjar pilih berada di luar pemerintahan
Selasa, 26 Maret 2024 14:30 Wib
Pemprov Kepri salurkan 5.000 paket sembako ke warga Bintan
Senin, 25 Maret 2024 17:09 Wib
240 ASN langgar netralitas pada Pemilu 2024
Senin, 25 Maret 2024 15:54 Wib
Negara Arab desak semua penyeberangan perbatasan antara Israel dan Gaza dibuka
Jumat, 22 Maret 2024 15:30 Wib
Pemkab Natuna berupaya turunkan harga tiket pesawat ke Natuna
Rabu, 20 Maret 2024 13:06 Wib
KPU tidak bisa hadir dalam sidang uji konsekuensi ulang Komisi Informasi Pusat
Senin, 18 Maret 2024 14:34 Wib
Komentar