Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas menargetkan seluruh layanan hukum terintegrasi dalam aplikasi “Pasti” dan siap digunakan pada Juni 2026. Supratman menjelaskan aplikasi ...
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mendorong penguatan sinergi antara pemerintah dan notaris dari seluruh Indonesia guna memperkuat kepastian hukum bagi masyarakat dan badan usaha atau perusahaan. ...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan Rancangan Peraturan Presiden akibat turunan dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, akan mengatur ...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menyampaikan Presiden Prabowo Subianto setuju agar Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang ...
Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas mengusulkan adanya pertemuan khusus antara Jepang dan ASEAN untuk membahas secara spesifik terkait royalti musik dan kecerdasan buatan (AI) oleh platform global, ...
Menteri Hukum (Menkum) RI Supratman Andi Agtasmenyebutkan kinerja Kemenkum mengalami kenaikan selama satu tahun periode 1 Oktober 2024 sampai 1 Oktober 2025 jika dibandingkan dengan periode ...
Menteri Hukum Supratman Andi Agtas meluncurkan program pembiayaan bagi UMKM berbasis Kekayaan Intelektual (KI) yang mengusung pemanfaatan sertifikat KI sebagai jaminan pembiayaan di sektor perbankan, ...
Pengacara Menteri Perdagangan periode 2015—2016 Thomas Trikasih Lembong (Tom Lembong), Ari Yusuf Amir, berterima kasih atas abolisi terhadap Tom Lembong, yang diberikan Presiden Prabowo ...
Menteri Hukum (Menkum) Supratman Andi Agtas menjelaskan alasan pemberian abolisi kepada terdakwa kasus importasi gula, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong dan pemberian amnesti kepada terdakwa ...
Lebih dari 4 dekade Indonesia menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang juga dikenal sebagai KUHAP. Dalam rentang waktu tersebut, dunia telah berubah, pun ...