Batam (ANTARA News) - Anggota DPR asal daerah pemilihan Kepulauan Riau Harry Azhar Azis, meminta Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi menghentikan wacana pemindahan Kabupaten Natuna dari Provinsi Kepri menjadi bagian wilayah Provinsi Kalimantan Barat.
"Mendagri harus stop wacana itu," ucap Harry di Batam, Sabtu, seraya mengatakan wacana pemindahan Kabupaten Natuna tidak memiliki landasan pemikiran yang kuat karena hanya kedekatan wilayah.
Menurut dia, Kabupaten Natuna tidak bisa begitu saja menjadi bagian dari Provinsi Kalbar, karena berdasarkan budaya dan sejarah, Natuna adalah Kepri.
Selain itu, pemindahan Kabupaten Natuna tidak memiliki landasan hukum yang kuat dan melanggar UU Pembentukan Provinsi Kepri dan Kalbar.
"Kalau mau, banyak UU yang harus diubah, namun prosesnya panjang," katanya.
Ia mengatakan wacana pemindahan kabupaten baru pertama kali terjadi. Selama ini, isu otonomi masih seputaran pemekaran kabupaten atau provinsi.
"Kalau pindah daerah, itu belum ada," kata dia.
Harry juga mempertanyakan kapasitas Gamawan Fauzi saat melontarkan wacana pemindahan Kabupaten Natuna. Bila sebagai pemerintah, seharusnya sebelum dikemukakan ke publik, sudah didiskusikan dulu dengan Presiden dan daerah masing-masing. Namun, Harry meragukan hal itu sudah dikonsultasikan.
"Saya pikir itu pernyataan nonpemerintah, melainkan pernyataan Gamawan sebagai pengamat," kata Harry.
Harry mengatakan tersinggung atas wacana pemindahan Kabupaten Natuna.
"Sebagai dewan dapil Kepri, saya tersinggung. Saya akan tanya pendapat Pemerintah Kabupaten Natuna dan masyarakat," kata Harry.
Ia menyatakan akan segera berangkat ke Natuna dalam akhir pekan ini untuk menanyakan aspirasi masyarakat dan memperjuangkannya kepada pemerintah pusat. (ANT-YJC/M019/Btm1)
Berita Terkait
Pemkot Batam dan ribuan pekerja peringati Hari Buruh dengan potong tumpeng
Rabu, 1 Mei 2024 14:02 Wib
Balai POM Batam pastikan produk makanan yang diekspor kantongi SKE
Selasa, 30 April 2024 19:24 Wib
Pemprov Kepri imbau perusahaan sediakan bus karyawan
Selasa, 30 April 2024 17:44 Wib
Polres Karimun Kepri gagalkan pengiriman PMI ilegal ke Malaysia dan Korea
Selasa, 30 April 2024 17:21 Wib
Balai POM Batam tingkatkan pelayanan publik untuk masyarakat
Selasa, 30 April 2024 15:49 Wib
Gubernur Kepri evaluasi izin perusahaan yang telantarkan lahan
Selasa, 30 April 2024 15:32 Wib
KPK geledah Gedung DPR RI
Selasa, 30 April 2024 15:22 Wib
Pemprov Kepri raih opini WTP ke-14 berturut-turut dari BPK
Selasa, 30 April 2024 7:21 Wib
Komentar