Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menargetkan jumlah "stunting" atau gangguan tumbuh kembang anak
di daerah setempat turun jadi 2,8 persen pada tahun 2023 dengan dibantu tim pendamping keluarga (TPK), selain dari unsur kesehatan, TNI dan Polri.
Wakil Wali Kota Batam yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting Kota Batam, Amsakar Achmad mengatakan saat ini angkat stunting di daerah setempat pada angka 3,38 persen.
"Sampai hari ini angka kita di 3,38 persen. Kita upayakan di 2023 nanti angka itu turun jadi 2,8 persen," kata Amsakar di Batam, Sabtu.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dalam menekan angka stunting, pihaknya juga dibantu oleh tim pendamping keluarga (TPK) sebanyak 1.654 orang, kader posyandu sebanyak 587 orang, aparat sipil dari 12 kecamatan, 64 kelurahan, 21 Puskesmas, dan unsur TNI dan Polri yang ada di Kota Batam.
"Karena persoalan stunting ini sesungguhnya persoalan gizi, gangguan pada tumbuh kembang anak karena kekurangan gizi yang tercerminkan dari dua karakter, tinggi dan berat," kata Amsakar.
Adapun upaya yang dilakukan Pemkot Batam dalam menekan angka stunting di antaranya melakukan sosialisasi kepada calon pengantin dalam pemenuhan gizi menjelang program kehamilan, memberikan edukasi kepada TPK agar dapat menyebarluaskan materi kepada masyarakat terkait pencegahan stunting pada anak, serta pemberian vitamin dan gizi yang cukup kepada anak yang terindikasi stunting.
"Seandainya tubuh menghadapi persoalan, mudah-mudahan pemikiran dan gizinya sudah kita jaga secara baik," kata Amsakar.
Sebelumnya, Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau meraih penghargaan sebagai kabupaten/kota Terbaik se-Provinsi Kepulauan Riau pada Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting Tahun 2022.
Amsakar berharap, penghargaan ini menjadi motivasi untuk terus memacu semangat dalam upaya pencegahan stunting di Kota Batam.
"Mari terus memacu semangat dan bergerak bersama mencegah stunting di kota yang kita cintai ini," ujar dia.
Kota Batam dinilai paling unggul dalam 8 aksi pencegahan stunting di Provinsi Kepulauan Riau dengan memperoleh nilai sebanyak 74.
Posisi kedua yaitu Kabupaten Natuna dengan nilai 70, dan posisi ketiga yaitu Kabupaten Karimun sebagai dengan nilai 67.
Sementara Kabupaten Lingga pada posisi keempat dengan nilai 60.