Tanjungpinang (ANTARA) -
Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, optimistis mampu mencegah dampak resesi yang potensial terjadi pada 2023.
Sekretaris Daerah Tanjungpinang Zulhidayat di Tanjungpinang, Ahad, mengatakan, upaya untuk mencegah dampak resesi dilakukan sejak beberapa bulan lalu dengan membangkitkan sektor perekonomian.
Pemkot Tanjungpinang memastikan uang yang bersumber dari anggaran daerah dalam berbagai program kegiatan pemerintahan berputar di Tanjungpinang.
"Sektor riil dibangkitkan. Akses pasar dibuka seluas-luasnya untuk meningkatkan daya beli, sekaligus mencegah inflasi," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Dayat tersebut menambahkan bahwa Pemkot Tanjungpinang berkolaborasi dengan Pemprov Kepri juga berupaya meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah. Berbagai program dilakukan agar sektor usaha mikro kecil dan menengah bangkit.
"Kami juga pastikan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat berjalan lancar masuk ke Tanjungpinang," ucapnya.
Sampai sekarang, menurut dia Tanjungpinang belum merasakan dampak resesi, karena sektor riil bergerak normal, daya beli masyarakat cukup baik, dan distribusi barang kebutuhan masyarakat berjalan optimal.
Meski demikian, pemda dan masyarakat tidak boleh euforia dengan kondisi perekonomian sekarang ini.
Ancaman resesi bukan isapan jempol belaka bila pemerintah daerah dan masyarakat lengah. Sinergi yang terbangun harus terus terjaga untuk memastikan seluruh sektor perekonomian bergerak normal.
"Kekuatan ekonomi masyarakat itu di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Ini berjalan cukup baik," ujarnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang Momon Faulanda Adinata.
Ia menambahkan anggota DPRD Tanjungpinang melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Kepri untuk mendapatkan informasi soal ancaman resesi.
Informasi dan data dari Bank Indonesia belum lama ini sebagai bahan dalam pembahasan anggaran daerah 2023. Anggaran daerah merupakan salah satu kekuatan perekonomian Tanjungpinang sehingga kebijakan yang diambil salah satunya harus berorientasi pada upaya pencegahan dampak resesi masuk ke Tanjungpinang.
"BI menyatakan Tanjungpinang aman dari dampak resesi, karena daya beli masyarakat tinggi," ujarnya.
Ia mengemukakan APBD Tanjungpinang 2023 yang baru-baru ini disetujui fraksi sebesar Rp1,052 triliun. Target pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp180 miliar.
"APBD Tanjungpinang kebanyakan bersumber dari anggaran pusat," katanya.
Pemerintah Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, optimistis mampu mencegah dampak resesi yang potensial terjadi pada 2023.
Sekretaris Daerah Tanjungpinang Zulhidayat di Tanjungpinang, Ahad, mengatakan, upaya untuk mencegah dampak resesi dilakukan sejak beberapa bulan lalu dengan membangkitkan sektor perekonomian.
Pemkot Tanjungpinang memastikan uang yang bersumber dari anggaran daerah dalam berbagai program kegiatan pemerintahan berputar di Tanjungpinang.
"Sektor riil dibangkitkan. Akses pasar dibuka seluas-luasnya untuk meningkatkan daya beli, sekaligus mencegah inflasi," ujarnya.
Pria yang akrab disapa Dayat tersebut menambahkan bahwa Pemkot Tanjungpinang berkolaborasi dengan Pemprov Kepri juga berupaya meningkatkan usaha mikro kecil dan menengah. Berbagai program dilakukan agar sektor usaha mikro kecil dan menengah bangkit.
"Kami juga pastikan distribusi barang kebutuhan pokok masyarakat berjalan lancar masuk ke Tanjungpinang," ucapnya.
Sampai sekarang, menurut dia Tanjungpinang belum merasakan dampak resesi, karena sektor riil bergerak normal, daya beli masyarakat cukup baik, dan distribusi barang kebutuhan masyarakat berjalan optimal.
Meski demikian, pemda dan masyarakat tidak boleh euforia dengan kondisi perekonomian sekarang ini.
Ancaman resesi bukan isapan jempol belaka bila pemerintah daerah dan masyarakat lengah. Sinergi yang terbangun harus terus terjaga untuk memastikan seluruh sektor perekonomian bergerak normal.
"Kekuatan ekonomi masyarakat itu di sektor usaha mikro kecil dan menengah. Ini berjalan cukup baik," ujarnya.
Hal senada dikatakan Anggota Komisi II DPRD Tanjungpinang Momon Faulanda Adinata.
Ia menambahkan anggota DPRD Tanjungpinang melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia Perwakilan Kepri untuk mendapatkan informasi soal ancaman resesi.
Informasi dan data dari Bank Indonesia belum lama ini sebagai bahan dalam pembahasan anggaran daerah 2023. Anggaran daerah merupakan salah satu kekuatan perekonomian Tanjungpinang sehingga kebijakan yang diambil salah satunya harus berorientasi pada upaya pencegahan dampak resesi masuk ke Tanjungpinang.
"BI menyatakan Tanjungpinang aman dari dampak resesi, karena daya beli masyarakat tinggi," ujarnya.
Ia mengemukakan APBD Tanjungpinang 2023 yang baru-baru ini disetujui fraksi sebesar Rp1,052 triliun. Target pendapatan asli daerah tahun 2023 sebesar Rp180 miliar.
"APBD Tanjungpinang kebanyakan bersumber dari anggaran pusat," katanya.