Tanjungpinang (ANTARA) - Pemerintah Republik Indonesia saat ini gencar menggalakkan penggunaan sepeda motor listrik di Tanah Air. Program transisi dari kendaraan bahan bakar minyak ke listrik itu punya manfaat luas. Bukan hanya sebatas alat mobilitas, melainkan ikut berdampak terhadap lingkungan dan mengurangi konsumsi BBM.
Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sepeda motor listrik secara bertahap sudah mulai digunakan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Tanjungpinang dalam rangka menunjang kegiatan operasional internal kantor, seperti membaca meteran listrik di rumah pelanggan.
Peluncuran penggunaan motor listrik PLN itu dilakukan di sela-sela acara peresmian program bantuan pasang baru listrik (BPBL) di Kampung Mentigi, Kecamatan Tanjunuban, Kabupaten Bintan, Kepri, Minggu lalu.
Sejumlah pejabat yang hadir saat itu, mulai dari Direktur Penggunaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Legislator Komisi VII DPR RI Asman Abnur, GM Manager PT PLN UID Riau-Kepri Agung Murdifi hingga pejabat daerah ikut menjajal kemampuan motor listrik tersebut.
Manajer Bagian Niaga dan Pemasaran UP3 PLN Tanjungpinang Riska Fanizah menyebut untuk tahap pertama pada tahun 2022, PLN di daerah perbatasan itu telah membeli 10 sepeda motor listrik yang akan disebar ke 10 Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN se-Kepri. Artinya, masing-masing ULP mendapatkan jatah satu unit motor listrik.
Kesepuluh ULP PLN dimaksud, antara lain, Belakang Padang di Kota Batam, Tanjungpinang Kota dan Bintan Center di Kota Tanjungpinang, Kijang, dan Tanjunguban di Kabupaten Bintan.
Kemudian, Tanjung Batu dan Tanjung Balai di Kabupaten Karimun, ULP Kabupaten Natuna, ULP Kabupaten Anambas, dan Dabo Singkep di Kabupaten Lingga.
Pada tahun 2023, perusahaan milik negara itu berkomitmen akan kembali mengadakan program sepeda motor listrik bagi pegawai PLN di Bumi Segantang Lada tersebut.
Sepeda motor listrik itu dibeli PLN dari salah satu pabrik kendaraan listrik di Jakarta. Harga per unitnya berkisar Rp18 juta atau sudah termasuk seluruh biaya akomodasi pengiriman hingga sampai ke lokasi penerima, dalam hal ini PLN UP3 Tanjungpinang.
Masyarakat umum pun bisa melihat-lihat jenis motor listrik melalui market place dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp18 juta.
Penggunaan motor listrik oleh PLN itu dalam rangka mengenalkan kepada masyarakat bahwa Indonesia, khususnya di Kepri kini sudah ada produk motor listrik tanpa perlu mengisi BBM.
Selain itu, sepeda motor listrik juga diklaim ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi gas yang dapat menyebabkan pencemaran udara di jalanan.
Sepeda motor listrik bisa (charge) dicas di rumah seperti halnya mengecas baterai ponsel pintar. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk mengecas baterai motor listrik hingga full atau penuh.
Setelah itu, sepeda motor listrik bisa mendarat mulus di aspal dengan jarak tempuh maksimal 80 kilometer per jam. Untuk lingkup dalam Kota Tanjungpinang, daya kendaraan itu diprediksi mampu bertahan selama 3 hari karena jangkauan masih di bawah 60 kilometer per jam.
Saat ini memang baru PLN yang mengoperasikan motor listrik di wilayah Kepri, namun secara berjenjang diharapkan bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau pula.
Kendaraan dinas
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mulai menjajaki rencana penggunaan kendaraan dinas dan operasional bertenaga listrik mulai tahun 2023.
Rencana itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam Inpres itu, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Di dalamnya sudah termasuk alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bertenaga listrik sebagai kendaraan dinas operasional
Guna mengimplementasikan rencana tersebut, Pemprov Kepri baru-baru ini telah melakukan audiensi bersama sebuah perusahaan manufaktur dan infrastruktur pengisian listrik berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Perusahaan itu menjadi yang pertama mendirikan jaringan SPKLU dan SPBKLU sejak 2016 yang memiliki kapasitas produksi charger SPKLU dan SPBKLU di pabrik mereka yang berada Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
Perusahaan ini sudah memasok SPKLU dan SPBKLU untuk BUMN dan beberapa lokasi strategis di Jakarta hingga Bali, misalnya bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan SPKLU untuk apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran (Jakarta-Bali), dan SPKLU di jalan tol (Bali Mandara).
Selain siap menjadi mitra Pemprov Kepri dalam penyediaan SPKLU di daerah itu, manajemen perusahaan terkait juga mendukung penuh rencana Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk mengganti seluruh becak motor (bentor) di Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang menjadi bentor bertenaga listrik.
Penggantian bentor berbahan bakar bensin menjadi bertenaga listrik itu pun menjadi salah satu persyaratan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendukung revitalisasi Pulau Penyengat menjadi zero carbon.
Ke depan, pulau bersejarah itu diproyeksikan menjadi seperti Nusa Penida di Bali karena di sana juga didorong kendaraan wisatanya harus bertenaga listrik.
Gubernur Kepri dalam beberapa kesempatan terus mendorong bupati/wali kota se-Kepri supaya beralih menggunakan kendaraan listrik pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk menurunkan emisi karbon pada acara Presidensi G20 2022 di Indonesia.
Ansar berkaca dari sejumlah provinsi di Indonesia yang dinilai telah berhasil menerapkan kendaraan listrik, misalnya DKI Jakarta. Dari hasil pengamatannya, kendaraan listrik memiliki kemampuan jarak tempuh yang cukup jauh.
Penggunaan kendaraan listrik dapat mewujudkan energi yang ramah lingkungan, kualitas udara bersih, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.
Di sisi lain, pengoperasian motor listrik berdampak pada penguatan ekonomi nasional melalui pengurangan impor BBM, subsidi BBM, serta penghematan devisa negara.
Penggunaan kendaraan listrik dinilai cocok diterapkan di wilayah Kepri, khususnya di Kota Tanjungpinang yang jarak tempuhnya relatif dekat ditambah minimnya sarana angkutan umum di pusat zibu Kota Provinsi Kepri tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sepeda motor listrik mulai mengaspal di Kepri
Di Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), sepeda motor listrik secara bertahap sudah mulai digunakan oleh PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Kota Tanjungpinang dalam rangka menunjang kegiatan operasional internal kantor, seperti membaca meteran listrik di rumah pelanggan.
Peluncuran penggunaan motor listrik PLN itu dilakukan di sela-sela acara peresmian program bantuan pasang baru listrik (BPBL) di Kampung Mentigi, Kecamatan Tanjunuban, Kabupaten Bintan, Kepri, Minggu lalu.
Sejumlah pejabat yang hadir saat itu, mulai dari Direktur Penggunaan Pengusahaan Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jisman Hutajulu, Legislator Komisi VII DPR RI Asman Abnur, GM Manager PT PLN UID Riau-Kepri Agung Murdifi hingga pejabat daerah ikut menjajal kemampuan motor listrik tersebut.
Manajer Bagian Niaga dan Pemasaran UP3 PLN Tanjungpinang Riska Fanizah menyebut untuk tahap pertama pada tahun 2022, PLN di daerah perbatasan itu telah membeli 10 sepeda motor listrik yang akan disebar ke 10 Unit Layanan Pelanggan (ULP) PLN se-Kepri. Artinya, masing-masing ULP mendapatkan jatah satu unit motor listrik.
Kesepuluh ULP PLN dimaksud, antara lain, Belakang Padang di Kota Batam, Tanjungpinang Kota dan Bintan Center di Kota Tanjungpinang, Kijang, dan Tanjunguban di Kabupaten Bintan.
Kemudian, Tanjung Batu dan Tanjung Balai di Kabupaten Karimun, ULP Kabupaten Natuna, ULP Kabupaten Anambas, dan Dabo Singkep di Kabupaten Lingga.
Pada tahun 2023, perusahaan milik negara itu berkomitmen akan kembali mengadakan program sepeda motor listrik bagi pegawai PLN di Bumi Segantang Lada tersebut.
Sepeda motor listrik itu dibeli PLN dari salah satu pabrik kendaraan listrik di Jakarta. Harga per unitnya berkisar Rp18 juta atau sudah termasuk seluruh biaya akomodasi pengiriman hingga sampai ke lokasi penerima, dalam hal ini PLN UP3 Tanjungpinang.
Masyarakat umum pun bisa melihat-lihat jenis motor listrik melalui market place dengan harga bervariasi, mulai dari Rp15 juta hingga Rp18 juta.
Penggunaan motor listrik oleh PLN itu dalam rangka mengenalkan kepada masyarakat bahwa Indonesia, khususnya di Kepri kini sudah ada produk motor listrik tanpa perlu mengisi BBM.
Selain itu, sepeda motor listrik juga diklaim ramah lingkungan karena tidak mengeluarkan emisi gas yang dapat menyebabkan pencemaran udara di jalanan.
Sepeda motor listrik bisa (charge) dicas di rumah seperti halnya mengecas baterai ponsel pintar. Butuh waktu sekitar 3 jam untuk mengecas baterai motor listrik hingga full atau penuh.
Setelah itu, sepeda motor listrik bisa mendarat mulus di aspal dengan jarak tempuh maksimal 80 kilometer per jam. Untuk lingkup dalam Kota Tanjungpinang, daya kendaraan itu diprediksi mampu bertahan selama 3 hari karena jangkauan masih di bawah 60 kilometer per jam.
Saat ini memang baru PLN yang mengoperasikan motor listrik di wilayah Kepri, namun secara berjenjang diharapkan bisa diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat luas dengan harga yang terjangkau pula.
Kendaraan dinas
Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau juga mulai menjajaki rencana penggunaan kendaraan dinas dan operasional bertenaga listrik mulai tahun 2023.
Rencana itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
Dalam Inpres itu, Presiden RI Joko Widodo menginstruksikan kepala daerah untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah (Perkada). Di dalamnya sudah termasuk alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bertenaga listrik sebagai kendaraan dinas operasional
Guna mengimplementasikan rencana tersebut, Pemprov Kepri baru-baru ini telah melakukan audiensi bersama sebuah perusahaan manufaktur dan infrastruktur pengisian listrik berupa Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) dan Stasiun Penukaran Baterai Kendaraan Listrik Umum (SPBKLU).
Perusahaan itu menjadi yang pertama mendirikan jaringan SPKLU dan SPBKLU sejak 2016 yang memiliki kapasitas produksi charger SPKLU dan SPBKLU di pabrik mereka yang berada Gunung Sindur, Bogor, Jawa Barat.
Perusahaan ini sudah memasok SPKLU dan SPBKLU untuk BUMN dan beberapa lokasi strategis di Jakarta hingga Bali, misalnya bekerja sama dengan PLN untuk menyediakan SPKLU untuk apartemen, pusat perbelanjaan, perkantoran (Jakarta-Bali), dan SPKLU di jalan tol (Bali Mandara).
Selain siap menjadi mitra Pemprov Kepri dalam penyediaan SPKLU di daerah itu, manajemen perusahaan terkait juga mendukung penuh rencana Gubernur Kepri Ansar Ahmad untuk mengganti seluruh becak motor (bentor) di Pulau Penyengat di Kota Tanjungpinang menjadi bentor bertenaga listrik.
Penggantian bentor berbahan bakar bensin menjadi bertenaga listrik itu pun menjadi salah satu persyaratan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) untuk mendukung revitalisasi Pulau Penyengat menjadi zero carbon.
Ke depan, pulau bersejarah itu diproyeksikan menjadi seperti Nusa Penida di Bali karena di sana juga didorong kendaraan wisatanya harus bertenaga listrik.
Gubernur Kepri dalam beberapa kesempatan terus mendorong bupati/wali kota se-Kepri supaya beralih menggunakan kendaraan listrik pada tahun depan. Hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk menurunkan emisi karbon pada acara Presidensi G20 2022 di Indonesia.
Ansar berkaca dari sejumlah provinsi di Indonesia yang dinilai telah berhasil menerapkan kendaraan listrik, misalnya DKI Jakarta. Dari hasil pengamatannya, kendaraan listrik memiliki kemampuan jarak tempuh yang cukup jauh.
Penggunaan kendaraan listrik dapat mewujudkan energi yang ramah lingkungan, kualitas udara bersih, serta menurunkan emisi gas rumah kaca.
Di sisi lain, pengoperasian motor listrik berdampak pada penguatan ekonomi nasional melalui pengurangan impor BBM, subsidi BBM, serta penghematan devisa negara.
Penggunaan kendaraan listrik dinilai cocok diterapkan di wilayah Kepri, khususnya di Kota Tanjungpinang yang jarak tempuhnya relatif dekat ditambah minimnya sarana angkutan umum di pusat zibu Kota Provinsi Kepri tersebut.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sepeda motor listrik mulai mengaspal di Kepri