Bintan (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Perwakilan Kepulauan Riau (BKKBN Kepri) memperkuat tim pendamping keluarga (TPK) melakukan pendampingan ibu hamil dan setelah melahirkan di Kabupaten Bintan
Upaya itu dilakukan melalui pertemuan intensifikasi pendampingan ibu hamil dan pasca melahirkan yang dihadiri sebanyak 30 orang tim pendamping keluarga (TPK) di Kabupaten Bintan, Rabu. Kegiatan juga dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto.
"Tujuannya untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga berisiko stunting dengan sasaran prioritas calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan balita usia 0-59 bulan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina di Bintan.
Rohina mengatakan TPK adalah kelompok yang terdiri dari bidan, kader TP PKK dan kader keluarga berencana (KB) desa yang melaksanakan pendampingan melalui serangkaian kegiatan seperti penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitas bantuan sosial, untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.
Baca juga:
BKKBN ajak Pemkot Tanjungpinang cegah nikah dini
BKKBN canangkan Kampung KB dan DASHAT di Tanjungpinang
Ia menyebut dengan adanya pertemuan intensifikasi itu, para TPK diharapkan mampu menjelaskan tugas, fungsi, cara melakukan pendampingan, cara melakukan fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitas bantuan sosial serta menjelaskan pencatatan dan pelaporan.
“Tugas khususnya ada tiga, yaitu screening tiga bulan untuk calon pengantin,, pendampingan pada semua ibu hamil dan asuhan pascapersalinan serta asuhan bayi baru lahir,” ujarnya.
Lanjut Rohina menyampaikan BKKBN telah membentuk sebanyak 1.163 TPK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kepri. Adapun tugas dari para kader TPK ini, yaitu mendampingi para calon pengantin, ibu hamil dan ibu usai melahirkan.
Tidak hanya itu, TPK juga bisa mendampingi para remaja dalam mempersiapkan para remaja itu memasuki masa pernikahan menjadi pengantin, hamil, usai melahirkan dan seterusnya.
Ia menambahkan para kader TPK itu dalam pendampingan akan mengawasi dan memberi saran dan masukan kepada para calon pengantin dalam mematangkan persiapan memasuki kehidupan rumah tangga, kesehatan calon ibu dan anak bahkan sejak anak itu masih janin.
Baca juga:
Batam jadi contoh penerapan Sekolah Lansia di Kepri
Lansia di Batam diajak tingkatkan keterampilan melalui sekolah lansia
Kemudian tentang pemenuhan asupan gizi anak sejak 1.000 hari pertama kehidupan atau hingga usia anak itu dua tahun.
"Begitu juga terhadap pendampingan kepada para remaja, seperti tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, di mana kesemuanya itu merupakan upaya mencegah terjadinya kasus-kasus stunting," ujarnya.
Rohina melanjutkan percepatan penanganan stunting di Kepri membutuhkan peran serta pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga target penurunan stunting sebesar 10,2 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.
"Kita optimistis dengan kolaborasi semua pihak, dapat mengurangi risiko stunting yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kepri," ucap Rohina.
Baca juga:
BKKBN Kepri buka pelayanan KB gratis di Kampung Belian Batam
Kepala BKKBN RI apresiasi pelayanan KB klinik di Lanud RHF Tanjungpinang
BKKBN Kepri paparkan hasil penurunan stunting ke DPR RI
BKKBN RI berharap kasus stunting di Kepri turun menjadi 12 persen
Upaya itu dilakukan melalui pertemuan intensifikasi pendampingan ibu hamil dan pasca melahirkan yang dihadiri sebanyak 30 orang tim pendamping keluarga (TPK) di Kabupaten Bintan, Rabu. Kegiatan juga dihadiri Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI, Bonivasius Prasetya Ichtiarto.
"Tujuannya untuk meningkatkan akses informasi dan pelayanan keluarga berisiko stunting dengan sasaran prioritas calon pengantin, ibu hamil, ibu pascapersalinan, dan balita usia 0-59 bulan,” kata Kepala Perwakilan BKKBN Kepri Rohina di Bintan.
Rohina mengatakan TPK adalah kelompok yang terdiri dari bidan, kader TP PKK dan kader keluarga berencana (KB) desa yang melaksanakan pendampingan melalui serangkaian kegiatan seperti penyuluhan, fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitas bantuan sosial, untuk mendeteksi dini faktor resiko stunting.
Baca juga:
BKKBN ajak Pemkot Tanjungpinang cegah nikah dini
BKKBN canangkan Kampung KB dan DASHAT di Tanjungpinang
Ia menyebut dengan adanya pertemuan intensifikasi itu, para TPK diharapkan mampu menjelaskan tugas, fungsi, cara melakukan pendampingan, cara melakukan fasilitasi pelayanan rujukan dan fasilitas bantuan sosial serta menjelaskan pencatatan dan pelaporan.
“Tugas khususnya ada tiga, yaitu screening tiga bulan untuk calon pengantin,, pendampingan pada semua ibu hamil dan asuhan pascapersalinan serta asuhan bayi baru lahir,” ujarnya.
Lanjut Rohina menyampaikan BKKBN telah membentuk sebanyak 1.163 TPK yang tersebar di seluruh kabupaten/kota se-Kepri. Adapun tugas dari para kader TPK ini, yaitu mendampingi para calon pengantin, ibu hamil dan ibu usai melahirkan.
Tidak hanya itu, TPK juga bisa mendampingi para remaja dalam mempersiapkan para remaja itu memasuki masa pernikahan menjadi pengantin, hamil, usai melahirkan dan seterusnya.
Ia menambahkan para kader TPK itu dalam pendampingan akan mengawasi dan memberi saran dan masukan kepada para calon pengantin dalam mematangkan persiapan memasuki kehidupan rumah tangga, kesehatan calon ibu dan anak bahkan sejak anak itu masih janin.
Baca juga:
Batam jadi contoh penerapan Sekolah Lansia di Kepri
Lansia di Batam diajak tingkatkan keterampilan melalui sekolah lansia
Kemudian tentang pemenuhan asupan gizi anak sejak 1.000 hari pertama kehidupan atau hingga usia anak itu dua tahun.
"Begitu juga terhadap pendampingan kepada para remaja, seperti tentang kesehatan reproduksi dan lain sebagainya, di mana kesemuanya itu merupakan upaya mencegah terjadinya kasus-kasus stunting," ujarnya.
Rohina melanjutkan percepatan penanganan stunting di Kepri membutuhkan peran serta pemerintah daerah dan semua pemangku kepentingan terkait, sehingga target penurunan stunting sebesar 10,2 persen pada tahun 2024 dapat tercapai.
"Kita optimistis dengan kolaborasi semua pihak, dapat mengurangi risiko stunting yang dapat menurunkan kualitas sumber daya manusia, khususnya di Kepri," ucap Rohina.
Baca juga:
BKKBN Kepri buka pelayanan KB gratis di Kampung Belian Batam
Kepala BKKBN RI apresiasi pelayanan KB klinik di Lanud RHF Tanjungpinang
BKKBN Kepri paparkan hasil penurunan stunting ke DPR RI
BKKBN RI berharap kasus stunting di Kepri turun menjadi 12 persen