Batam (ANTARA) - Kepala BP Batam Muhammad Rudi, menghadiri rapat dengar pendapat Komisi VI DPR RI di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu.
Dalam rapat itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan target penerimaan tahun anggaran 2024 BP Batam ditetapkan sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10 persen dari target TA. 2023, demikian keterangan tertulis BP Batam yang dikutip di Batam, Rabu,
Usulan tambahan anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur berupa Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA), jalan, dan kepelabuhanan.
Tidak hanya itu, penambahan anggaran tersebut juga akan mengakomodir pengembangan kawasan Rempang Eco-City sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan investasi dan perekonomian di Indonesia, khususnya di Batam.
"Pengembangan ini akan kami laksanakan secara maksimal karena BP Batam yakin dampak ekonomi yang akan diperoleh nantinya sangat signifikan. Dengan total nilai investasi utama lebih dari Rp380 triliun, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang," kata dia.
Adapun usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan jalan akses menuju tempat relokasi dan infrastruktur dasar, pembangunan fasum, fasos dan aset pemerintah di wilayah relokasi, serta pembangunan dermaga.
Sementara itu, Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran BP Batam tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,66 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, di akhir pertemuan.
Ia juga mengimbau BP Batam agar terus menjalin komunikasi kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang.
Mewakili seluruh anggota Komisi VI DPR RI, Martin juga menyatakan dukungannya kepada BP Batam untuk menyelesaikan proses relokasi warga Pulau Rempang dengan baik.
“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” tutup Martin.
Dalam rapat itu, Kepala BP Batam Muhammad Rudi menyampaikan target penerimaan tahun anggaran 2024 BP Batam ditetapkan sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10 persen dari target TA. 2023, demikian keterangan tertulis BP Batam yang dikutip di Batam, Rabu,
Usulan tambahan anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur berupa Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA), jalan, dan kepelabuhanan.
Tidak hanya itu, penambahan anggaran tersebut juga akan mengakomodir pengembangan kawasan Rempang Eco-City sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan investasi dan perekonomian di Indonesia, khususnya di Batam.
"Pengembangan ini akan kami laksanakan secara maksimal karena BP Batam yakin dampak ekonomi yang akan diperoleh nantinya sangat signifikan. Dengan total nilai investasi utama lebih dari Rp380 triliun, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang," kata dia.
Adapun usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan jalan akses menuju tempat relokasi dan infrastruktur dasar, pembangunan fasum, fasos dan aset pemerintah di wilayah relokasi, serta pembangunan dermaga.
Sementara itu, Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran BP Batam tahun anggaran 2024 sebesar Rp2,66 triliun.
Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, di akhir pertemuan.
Ia juga mengimbau BP Batam agar terus menjalin komunikasi kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang.
Mewakili seluruh anggota Komisi VI DPR RI, Martin juga menyatakan dukungannya kepada BP Batam untuk menyelesaikan proses relokasi warga Pulau Rempang dengan baik.
“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” tutup Martin.