Natuna (ANTARA) - Sebanyak 50 orang pegawai Pemerintah Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau mengikuti pelatihan cara menggunakan aplikasi sistem perencanaan, penganggaran, analisis dan evaluasi kemiskinan terpadu (Sepakat) dan pemanfaatan data registrasi sosial ekonomi Kabupaten Natuna.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Pengembangan Daerah (BP3D) Natuna Moestafa Albaqri di Natuna, Selasa, menjelaskan, tujuan dari pelatihan itu adalah agar para pemangku kepentingan dapat memahami pemakaian aplikasi "Sepakat" dalam mendukung pengambilan kebijakan dan penyusunan program, khususnya program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan program penyediaan layanan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kata dia, aplikasi itu merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang bisa membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan kegiatan, penganggaran, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara cepat dan akurat.
Aplikasi itu juga dapat memberikan rekomendasi terkait target prioritas sasaran program penyediaan layanan berbasis SPM.
"Pelatihan dilaksanakan pada 21-23 November 2023 di aula salah satu hotel di Kecamatan Bunguran Timur, Natuna," ujar dia.
Ia menjelaskan ke-50 pegawai tersebut di antaranya satu orang kasubag perencanaan, 20 orang kepala bidang atau pejabat yang bertanggung jawab dalam usaha penanggulangan kemiskinan dan sejumlah pejabat fungsional perencanaan dari Barenlitbangda.
Ia berharap kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat oleh para peserta bisa bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di Natuna.
"Kegiatannya menggunakan APBD sedangkan nara sumbernya dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas," kata dia.
Kepala Badan Perencanaan, Penelitian Pengembangan Daerah (BP3D) Natuna Moestafa Albaqri di Natuna, Selasa, menjelaskan, tujuan dari pelatihan itu adalah agar para pemangku kepentingan dapat memahami pemakaian aplikasi "Sepakat" dalam mendukung pengambilan kebijakan dan penyusunan program, khususnya program perlindungan sosial, pemberdayaan masyarakat, dan program penyediaan layanan berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM).
Kata dia, aplikasi itu merupakan aplikasi berbasis web yang dibuat oleh Pemerintah Pusat yang bisa membantu pemerintah daerah dalam membuat perencanaan kegiatan, penganggaran, monitoring dan evaluasi setiap kegiatan penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat secara cepat dan akurat.
Aplikasi itu juga dapat memberikan rekomendasi terkait target prioritas sasaran program penyediaan layanan berbasis SPM.
"Pelatihan dilaksanakan pada 21-23 November 2023 di aula salah satu hotel di Kecamatan Bunguran Timur, Natuna," ujar dia.
Ia menjelaskan ke-50 pegawai tersebut di antaranya satu orang kasubag perencanaan, 20 orang kepala bidang atau pejabat yang bertanggung jawab dalam usaha penanggulangan kemiskinan dan sejumlah pejabat fungsional perencanaan dari Barenlitbangda.
Ia berharap kegiatan tersebut berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapat oleh para peserta bisa bermanfaat dalam mengentaskan kemiskinan di Natuna.
"Kegiatannya menggunakan APBD sedangkan nara sumbernya dari Direktorat Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat Kementerian PPN/Bappenas," kata dia.