Malaysia Bahas Pemutihan TKI
Selasa, 14 Juni 2011 16:55 WIB
Batam (ANTARA Nes) - Pemerintah Malaysia membahas kemungkinan pemutihan tenaga kerja Indonesia ilegal untuk kemudian diberikan dokumen agar menjadi legal.
"Saat ini pemutihan sedang dalam proses," kata anggota Kelab Penyokong Kerajaan (Barisan Nasional Backbenchers Club/BNBBC) Malaysia perwakilan Johor Bahru, Datuk Abdul Hamid bin Abdulrahman dalam kunjungan ke Batam, Selasa.
Ia mengatakan pemutihan adalah kebijakan Malaysia khusus untuk TKI ilegal. Dalam pemutihan itu, pekerja tidak berdokumen yang masih dibutuhkan bekerja akan diberikan dokumen, sedangkan bagi yang tidak lagi diperlukan, akan dipulangkan ke Indonesia.
Johor Bahru, kata dia, merupakan tempat masuk bagi pendatang asing tanpa izin. Banyak permasalahan menyangkut TKI di Johor Bahru, sehingga diperlukan kebijakan untuk memecahkan masalah itu.
Pejabat Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Jujur Hutagalung mengatakan Pemerintah Malaysia masih membicarakan kemungkinan pemutihan TKI ilegal.
Pemutihan, kata dia, sekaligus untuk mendata jumlah TKI ilegal yang mencari nafkah di negeri jiran.
"Pemutihan akan dilakukan bila TKI ilegal dibutuhkan, kalau tidak, maka dipulangkan ke tanah air," kata Hutagalung.
TKI ilegal yang dibutuhkan, kata dia, akan diberikan dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di Malaysia, dalam proses itu.
Secara hukum, kata dia, pemutihan memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja.
Saat ini, KJRI Johor Bahru mencatat 100.000 TKI legal, padahal Pemerintah Malaysia menyebutkan terdapat 2.000.000 TKI yang mencari nafkah di negara kerajaan. Artinya, sekitar 1,9 juta TKI ilegal.
Ketua BNBBC Malaysia, Nazri bin H Ismail mengharapkan kedua negara dapat bekerja sama dalam menjaga perbatasan untuk mengantisipasi perlintasan manusia ilegal.
Ia mengatakan banyak pelabuhan ilegal yang berada di sepanjang pantai ke dua negara juga pulau-pulau di sekitarnya yang rawan dijadikan perlintasan ilegal, sehingga imigrasi kedua negara perlu dibenahi.
Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov mengatakan kerja sama kedua negara perlu dipererat demi kemakmuran negara sejiran.
"Kalau kita bersatu, Amerika Serikat dan Australia tidak bisa ganggu kita," kata dia.
(ANT-YJN/N005/Btm1)
"Saat ini pemutihan sedang dalam proses," kata anggota Kelab Penyokong Kerajaan (Barisan Nasional Backbenchers Club/BNBBC) Malaysia perwakilan Johor Bahru, Datuk Abdul Hamid bin Abdulrahman dalam kunjungan ke Batam, Selasa.
Ia mengatakan pemutihan adalah kebijakan Malaysia khusus untuk TKI ilegal. Dalam pemutihan itu, pekerja tidak berdokumen yang masih dibutuhkan bekerja akan diberikan dokumen, sedangkan bagi yang tidak lagi diperlukan, akan dipulangkan ke Indonesia.
Johor Bahru, kata dia, merupakan tempat masuk bagi pendatang asing tanpa izin. Banyak permasalahan menyangkut TKI di Johor Bahru, sehingga diperlukan kebijakan untuk memecahkan masalah itu.
Pejabat Fungsi Penerangan Sosial dan Budaya Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Jujur Hutagalung mengatakan Pemerintah Malaysia masih membicarakan kemungkinan pemutihan TKI ilegal.
Pemutihan, kata dia, sekaligus untuk mendata jumlah TKI ilegal yang mencari nafkah di negeri jiran.
"Pemutihan akan dilakukan bila TKI ilegal dibutuhkan, kalau tidak, maka dipulangkan ke tanah air," kata Hutagalung.
TKI ilegal yang dibutuhkan, kata dia, akan diberikan dokumen yang dibutuhkan untuk bekerja di Malaysia, dalam proses itu.
Secara hukum, kata dia, pemutihan memberikan perlindungan hukum kepada para pekerja.
Saat ini, KJRI Johor Bahru mencatat 100.000 TKI legal, padahal Pemerintah Malaysia menyebutkan terdapat 2.000.000 TKI yang mencari nafkah di negara kerajaan. Artinya, sekitar 1,9 juta TKI ilegal.
Ketua BNBBC Malaysia, Nazri bin H Ismail mengharapkan kedua negara dapat bekerja sama dalam menjaga perbatasan untuk mengantisipasi perlintasan manusia ilegal.
Ia mengatakan banyak pelabuhan ilegal yang berada di sepanjang pantai ke dua negara juga pulau-pulau di sekitarnya yang rawan dijadikan perlintasan ilegal, sehingga imigrasi kedua negara perlu dibenahi.
Wakil Ketua DPRD Kota Batam, Ruslan Kasbulatov mengatakan kerja sama kedua negara perlu dipererat demi kemakmuran negara sejiran.
"Kalau kita bersatu, Amerika Serikat dan Australia tidak bisa ganggu kita," kata dia.
(ANT-YJN/N005/Btm1)
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
Kapolda Kepri terima kunjungan Konjen Jepang, membahas keamanan investasi
29 August 2025 19:22 WIB, 2025
Konsulat Jenderal Singapura di Batam gelar resepsi pergantian wakil konsul baru
23 January 2025 8:57 WIB, 2025
Pemkab Natuna: Nelayan yang ditahan Malaysia diperlakukan dengan baik
26 August 2024 17:11 WIB, 2024
Khamenei bersumpah bakal buat Israel sesali serangannya di Konsulat Iran
03 April 2024 5:05 WIB, 2024
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
Malaysia sampaikan simpati atas erupsi gunung dan kabut asap di Indonesia
07 September 2026 14:53 WIB
Menteri Luar Negeri Singapura berkunjung ke Batam perkuat kerjasama bilateral
03 September 2026 11:14 WIB
Atraksi drone perjalanan Indonesia warnai langit di Bundaran HI di perayaan HUT RI
18 August 2026 7:10 WIB
HUT 81 RI, Gubernur Kepri ajak masyarakat kenang jasa pahlawan Raja Ali Haji
17 August 2026 12:17 WIB