Tanjungpinang (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) menyatakan Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) sudah terbebas dari desa tertinggal.
"Kepri dipastikan bebas dari desa dengan status desa tertinggal," kata Kepala DPMD Dukcapil Kepri, Misbardi, di Tanjungpinang, Selasa.
Misbardi menyebut Kepri sudah tidak lagi memiliki desa tertinggal sejak tahun 2023. Sementara pada tahun 2022, tercatat masih ada delapan desa tertinggal.
Menurut dia, delapan desa tertinggal tersebut kini sudah naik status menjadi desa berkembang, yang ditandai dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta pembangunan sarana prasarana desa yang terus membaik.
Ia menyampaikan bahwa peningkatan status desa itu pun tidak terlepas dari penggunaan dana desa yang tepat manfaat dan sasaran.
Untuk tahun 2024, lanjutnya, Kepri memperoleh dana desa sebesar Rp218 miliar yang dialokasikan untuk 275 desa di lima kabupaten setempat. Perolehan dana desa masing-masing desa itu bervariasi di angka Rp800 juta sampai Rp1 miliar.
"Tergantung klasifikasi desanya. Kalau desa mandiri, biasanya dapat lebih tinggi," ungkap Misbardi.
Misbardi mengutarakan dana desa tahun ini tetap diarahkan untuk program pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga kurang mampu.
Ia turut menambahkan dari total 275 desa se-Kepri, saat ini terdata ada sebanyak 24 desa mandiri, 100 desa maju, dan 151 desa berkembang.
"Kita dorong agar desa-desa di Kepri bisa jadi desa mandiri, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya," demikian Misbardi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPMD Dukcapil sebut Kepri bebas dari desa tertinggal
"Kepri dipastikan bebas dari desa dengan status desa tertinggal," kata Kepala DPMD Dukcapil Kepri, Misbardi, di Tanjungpinang, Selasa.
Misbardi menyebut Kepri sudah tidak lagi memiliki desa tertinggal sejak tahun 2023. Sementara pada tahun 2022, tercatat masih ada delapan desa tertinggal.
Menurut dia, delapan desa tertinggal tersebut kini sudah naik status menjadi desa berkembang, yang ditandai dengan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat serta pembangunan sarana prasarana desa yang terus membaik.
Ia menyampaikan bahwa peningkatan status desa itu pun tidak terlepas dari penggunaan dana desa yang tepat manfaat dan sasaran.
Untuk tahun 2024, lanjutnya, Kepri memperoleh dana desa sebesar Rp218 miliar yang dialokasikan untuk 275 desa di lima kabupaten setempat. Perolehan dana desa masing-masing desa itu bervariasi di angka Rp800 juta sampai Rp1 miliar.
"Tergantung klasifikasi desanya. Kalau desa mandiri, biasanya dapat lebih tinggi," ungkap Misbardi.
Misbardi mengutarakan dana desa tahun ini tetap diarahkan untuk program pembangunan infrastruktur, penguatan ekonomi masyarakat, termasuk penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) bagi warga kurang mampu.
Ia turut menambahkan dari total 275 desa se-Kepri, saat ini terdata ada sebanyak 24 desa mandiri, 100 desa maju, dan 151 desa berkembang.
"Kita dorong agar desa-desa di Kepri bisa jadi desa mandiri, sehingga berdampak pada kesejahteraan masyarakatnya," demikian Misbardi.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: DPMD Dukcapil sebut Kepri bebas dari desa tertinggal