Pakar: Data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat
Sabtu, 17 Februari 2024 17:25 WIB
Siluet Ketua KPU Hasyim Asy'ari (tengah) bersama Komisioner KPU Yulianto Sudrajat (kiri) dan Ketua Bawaslu Rahmat Bagja (kanan) memantau proses supervisi (pengawasan dan pemeriksaan) rekapitulasi suara Pemilu 2024 di Kantor KPU, Jakarta, Kamis (15/2/2024). . ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/nym
Jakarta (ANTARA) - Pakar Keamanan Siber dari Universitas Indonesia (UI) Setiadi Yazid mengatakan data yang dikumpulkan oleh Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih bisa dipercaya masyarakat sebagai acuan untuk hasil penghitungan suara dalam Pemilu 2024.
Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.
"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trust itu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gak masuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trust KPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.
Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.
Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.
"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.
Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.
Baca juga:
Bandara Hang Nadim Batam buka rute penerbangan ke Kuala Lumpur
Menteri LHK apresiasi PWI Kepri yang tanam 50 ribu batang mangrove
KPU Natuna mulai lakukan pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat
Meski demikian Setiadi mengatakan KPU perlu melakukan dua hal penting untuk kemudian bisa menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Sirekap tersebut.
"Secara teoritis (data Sirekap) bisa dipercaya. Tapi trust itu kan dua pihak, KPU harus membuka diri. Perbaiki sistem yang bermasalahnya. Memang mereka harus ada perbaikan hal-hal yang gak masuk akal. Jadi semua kesalahan yang dilaporkan segera diperbaiki. Jadi perlu dibangun trust KPU dan masyarakat," kata Setiadi saat dihubungi ANTARA, Sabtu.
Hal pertama yang harus dilakukan KPU agar Sirekap dapat dipercaya oleh masyarakat ialah responsif dalam melakukan perbaikan data. Menurutnya hal itu tidak sulit mengingat perangkat lunak yang digunakan mudah untuk dipantau oleh pengelola.
Sehingga ketika ada kesalahan dari program yang membaca tulisan tangan tidak tepat dari Form C1 plano di setiap tempat pemungutan suara (TPS) maka pihak pengelola bisa langsung mengubah data yang tidak tepat tersebut sesuai dengan kondisi awalnya.
"Itu tidak sulit, harusnya gampang dicek dan diubah, jadi ini memang bukan ada gerakan untuk mengubah dan memenangkan satu pihak. Kesalahannya dari perangkat lunak tapi mudah untuk diperbaiki," katanya.
Hal kedua yang perlu dilakukan KPU dalam pengelolaan Sirekap agar tetap bisa menjaga kepercayaan publik ialah dengan lebih komunikatif saat ditemukan kesalahan pada Sirekap.
Baca juga:
Bandara Hang Nadim Batam buka rute penerbangan ke Kuala Lumpur
Menteri LHK apresiasi PWI Kepri yang tanam 50 ribu batang mangrove
KPU Natuna mulai lakukan pleno rekapitulasi suara di tingkat kecamatan
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pakar sebut data Sirekap KPU tetap bisa dipercaya masyarakat
Pewarta : Livia Kristianti
Editor : Angiela Chantiequ
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
KPK dalami pemodal politik Sugiri Sancoko untuk jadi Bupati Ponorogo pada Pilkada 2024
29 April 2026 12:41 WIB
KPK sebut Yaqut Cholil sempat bagi 20.000 kuota haji tambahan 2024 sesuai UU
13 March 2026 15:35 WIB
KPK hentikan penyidikan kasus dugaan korupsi oleh Aswad Sulaiman pada 17 Desember 2024
30 December 2025 14:26 WIB
KPK sebut dugaan korupsi KPU dan gas air mata belum naik ke tahap penyelidikan
21 November 2025 11:34 WIB
Terpopuler - Politik
Lihat Juga
Iran desak Dewan Keamanan PBB tolak draf resolusi terkait Selat Hormuz usulan AS
07 May 2026 15:41 WIB
Menkeu AS Bessent isyaratkan Donald Trump akan "tekan" Xi Jinping terkait Iran
05 May 2026 12:19 WIB