Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad menyatakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 fokus membahas optimalisasi potensi sumber daya alam (SDA) secara berkelanjutan dalam akselerasi peningkatan ekonomi kerakyatan.
"Tema ini akan menjadi rujukan untuk dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, serta pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya," kata Gubernur Ansar saat membuka Musrebang tingkat Provinsi Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.
Musrenbang dilaksanakan selama dua hari, yakni tanggal 27 dan 28 Maret 2024 yang dilaksanakan secara hibrida diikuti sekitar 500 orang secara luring dan 100 orang secara daring.
Menurut Ansar Musrenbang Kepri 2024 akan membahas tematik yang akan terbagi dalam tiga kelompok, yakni desk tematik kemiskinan, stunting, dan pembangunan inklusif.
Kemudian, pembahasan desk bidang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kemudian perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.
"Hasil musrenbang ini akan menjadi arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2025," ucap Ansar.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyinggung terkait capaian indikator makro Kepri yang perlu menjadi perhatian bersama. Angka indeks gini ratio Kepri masih di angka 0,34.
Maka itu berharap dalam pembahasan tematik lebih banyak program-program yang diarahkan kepada usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tingkat disparitas pendapatan antar masyarakat secara klaster bisa dikurangi tingkat kesenjangannya.
Ia turut menjelaskan fenomena tingkat pengangguran terbuka di Kepri yang cukup tinggi akibat dampak pandemi COVID-19 serta ketidakpastian dan fluktuasi ekonomi dalam dan luar negeri, sehingga saat itu banyak industri-industri yang merumahkan para pekerjanya.
"Alhamdulillah, dari waktu ke waktu penurunan angka pengangguran terus kita lakukan, bahkan hampir setiap tahun tren penurunan pengangguran di Kepri ini adalah tren penurunan terbesar di Indonesia dan hari ini angka pengangguran kita masih 6,8 persen," kata Ansar.
Sementara, Mendagri diwakili Deputi I Pengelolaan Batas Wilayah Negara/Plh Sekretaris BNPP RI Robert Simbolon mengatakan Pemprov Kepri telah berupaya melakukan sinkronisasi dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) dan sasaran prioritas nasional terutama terkait dengan enam indikator sasaran makro ekonomi.
"Kerangka substansi yang telah sinkron ini agar tetap konsisten hingga penetapan RKP 2025 di bulan Juli 2024 sesuai dengan harapan kita bersama," ujarnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur Bappenas Leonardo Teguh Sambodo mengajak seluruh stakeholder di Kepri untuk menguatkan langkah bersama guna mempercepat pembangunan sehingga bisa lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan kolaborasi antara Kementerian PPN dengan Pemprov Kepri yang telah menyiapkan satu peta Jalan transformasi ekonomi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi dan keunggulan setiap kabupaten/kota.
"Potensi dimaksud berbasis ekonomi biru, budaya, maupun posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Apalagi letak geografis Kepri yang strategis berdekatan dengan negara lain," kata Teguh.*
"Tema ini akan menjadi rujukan untuk dijabarkan ke dalam tiga prioritas pembangunan daerah tahun 2025, yaitu optimalisasi potensi perekonomian daerah, pembangunan infrastruktur wilayah, serta pembangunan manusia yang berkualitas dan berbudaya," kata Gubernur Ansar saat membuka Musrebang tingkat Provinsi Kepri di Balairung Wan Seri Beni, Dompak, Tanjungpinang, Rabu.
Musrenbang dilaksanakan selama dua hari, yakni tanggal 27 dan 28 Maret 2024 yang dilaksanakan secara hibrida diikuti sekitar 500 orang secara luring dan 100 orang secara daring.
Menurut Ansar Musrenbang Kepri 2024 akan membahas tematik yang akan terbagi dalam tiga kelompok, yakni desk tematik kemiskinan, stunting, dan pembangunan inklusif.
Kemudian, pembahasan desk bidang meliputi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia, kemudian perekonomian dan sumber daya alam, serta infrastruktur dan kewilayahan.
"Hasil musrenbang ini akan menjadi arah dalam perencanaan pembangunan tahun 2025," ucap Ansar.
Dalam kesempatan ini, ia juga menyinggung terkait capaian indikator makro Kepri yang perlu menjadi perhatian bersama. Angka indeks gini ratio Kepri masih di angka 0,34.
Maka itu berharap dalam pembahasan tematik lebih banyak program-program yang diarahkan kepada usaha pemberdayaan ekonomi masyarakat agar tingkat disparitas pendapatan antar masyarakat secara klaster bisa dikurangi tingkat kesenjangannya.
Ia turut menjelaskan fenomena tingkat pengangguran terbuka di Kepri yang cukup tinggi akibat dampak pandemi COVID-19 serta ketidakpastian dan fluktuasi ekonomi dalam dan luar negeri, sehingga saat itu banyak industri-industri yang merumahkan para pekerjanya.
"Alhamdulillah, dari waktu ke waktu penurunan angka pengangguran terus kita lakukan, bahkan hampir setiap tahun tren penurunan pengangguran di Kepri ini adalah tren penurunan terbesar di Indonesia dan hari ini angka pengangguran kita masih 6,8 persen," kata Ansar.
Sementara, Mendagri diwakili Deputi I Pengelolaan Batas Wilayah Negara/Plh Sekretaris BNPP RI Robert Simbolon mengatakan Pemprov Kepri telah berupaya melakukan sinkronisasi dengan tema rencana kerja pemerintah (RKP) dan sasaran prioritas nasional terutama terkait dengan enam indikator sasaran makro ekonomi.
"Kerangka substansi yang telah sinkron ini agar tetap konsisten hingga penetapan RKP 2025 di bulan Juli 2024 sesuai dengan harapan kita bersama," ujarnya.
Menteri PPN/Kepala Bappenas diwakili Staf Ahli Bidang Infrastruktur Bappenas Leonardo Teguh Sambodo mengajak seluruh stakeholder di Kepri untuk menguatkan langkah bersama guna mempercepat pembangunan sehingga bisa lebih inklusif, merata, dan berkelanjutan.
Hal ini sejalan dengan kolaborasi antara Kementerian PPN dengan Pemprov Kepri yang telah menyiapkan satu peta Jalan transformasi ekonomi untuk mendukung peningkatan pertumbuhan yang inklusif dan berkelanjutan berbasis potensi dan keunggulan setiap kabupaten/kota.
"Potensi dimaksud berbasis ekonomi biru, budaya, maupun posisi strategis di jalur perdagangan dunia. Apalagi letak geografis Kepri yang strategis berdekatan dengan negara lain," kata Teguh.*