Batam (ANTARA) - Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) melaksanakan praverifikasi dan pravalidasi data Keluarga Resiko Stunting (pra-verval KRS) mulai 17 hingga 22 April 2024.
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Rohina, dalam keterangan tertulis yang diterima di Batam, Selasa mengatakan pra-verval KRS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Tim Kerja Pelaporan dan Statistik dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran, verval KRS.
Adapun pemerolehan dan perekaman data verval KRS dilakukan oleh petugas data dengan menggunakan tiga metode, yaitu formulir, telepon pintar dan penggunaan website.
Sementara itu, pelaksanaan verval KRS akan dilaksanakan pada 23 April hingga 31 Mei 2023 dengan jumlah sasaran sebanyak 419 desa/kelurahan.
Kata Rohina, data verval KRS yang terhimpun merupakan proses membandingkan antara data hasil pendataan keluarga dan pemuktahiran data keluarga dengan kondisi terkini sehingga didapatkan data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran maupun intervensi program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepri.
"Dari peroleh data verval KRS diharapkan bisa memilih langkah yang tepat sasaran sesuai nama dan alamat KRS yang menjadi sasaran pelaksanaan program dalam upaya Kepri zero penambahan anak yang beresiko stunting," ujar dia.
Sementara itu, Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN Kepri di Kota Tanjungpinang.
Menurutnya data adalah hal yang sangat penting dalam penanganan stunting, sehingga melalui kegiatan itu diharapkan seluruh stakeholder dalam berperan maksimal.
“Melalui data base yang dihasilkan dapat diambil langkah yang tepat untuk penangananya,” ujar Sekda.
Dari Pemko Tanjungpinang, lanjut Zulhidayat, pihaknya akan berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting, sebab pengendalian stunting itu juga berkaitan dengan kondisi lingkungan.
“Salah satunya penyediaan jambanisasi, seperti yang telah kita laksanakan tahun sebelumnya,” tutupnya.
#bkkbnkepri
#stungingkepri
#kepalabkkbnkepri
Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepri Rohina, dalam keterangan tertulis yang diterima di Batam, Selasa mengatakan pra-verval KRS bertujuan untuk meningkatkan kompetensi Tim Kerja Pelaporan dan Statistik dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan pemutakhiran, verval KRS.
Adapun pemerolehan dan perekaman data verval KRS dilakukan oleh petugas data dengan menggunakan tiga metode, yaitu formulir, telepon pintar dan penggunaan website.
Sementara itu, pelaksanaan verval KRS akan dilaksanakan pada 23 April hingga 31 Mei 2023 dengan jumlah sasaran sebanyak 419 desa/kelurahan.
Kata Rohina, data verval KRS yang terhimpun merupakan proses membandingkan antara data hasil pendataan keluarga dan pemuktahiran data keluarga dengan kondisi terkini sehingga didapatkan data sasaran yang valid dan akurat yang dapat dimanfaatkan untuk kebutuhan penajaman sasaran maupun intervensi program percepatan penurunan stunting di Provinsi Kepri.
"Dari peroleh data verval KRS diharapkan bisa memilih langkah yang tepat sasaran sesuai nama dan alamat KRS yang menjadi sasaran pelaksanaan program dalam upaya Kepri zero penambahan anak yang beresiko stunting," ujar dia.
Sementara itu, Sekda Kota Tanjungpinang, Zulhidayat, mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan oleh BKKBN Kepri di Kota Tanjungpinang.
Menurutnya data adalah hal yang sangat penting dalam penanganan stunting, sehingga melalui kegiatan itu diharapkan seluruh stakeholder dalam berperan maksimal.
“Melalui data base yang dihasilkan dapat diambil langkah yang tepat untuk penangananya,” ujar Sekda.
Dari Pemko Tanjungpinang, lanjut Zulhidayat, pihaknya akan berkolaborasi dalam percepatan penurunan stunting, sebab pengendalian stunting itu juga berkaitan dengan kondisi lingkungan.
“Salah satunya penyediaan jambanisasi, seperti yang telah kita laksanakan tahun sebelumnya,” tutupnya.
#bkkbnkepri
#stungingkepri
#kepalabkkbnkepri