Natuna (ANTARA) -
Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau (Kepri), menggandeng kalangan mahasiswa di daerah setempat untuk menjadi pengawas partisipatif pada pilkada serentak 2024.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga Fidya Asrina saat dihubungi dari Natuna, Minggu, mengatakan mahasiswa yang dilibatkan sebanyak 60 orang dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Lingga.
Dia mengatakan sebelum menjalankan tugasnya, para mahasiswa ini diedukasi melalui pendidikan pengawasan partisipatif yang berlangsung selama tiga hari mulai Sabtu (20/7) malam hingga Senin (22/7) di Kecamatan Singkep.
"Para mahasiswa ini diberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi mereka serta aturan tentang kepemiluan," ujarnya.
Pembawa materi dalam kegiatan itu, antara lain Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Maryamah, Dosen Universitas Batam Dr. H. Ngaliman, pejabat dari Badan Kesatuan Politik dan Bangsa Kabupaten Lingga, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Lingga.
"Pembukaan kegiatan ini dimulai tadi malam dan Komisioner Bawaslu Provinsi Maryamah, yang menyampaikan materi tentang peran dan fungsi pengawas partisipatif," ujarnya.
Tidak hanya diberikan pengetahuan terkait kepemiluan, kata dia, peserta juga akan diberikan hiburan berupa berbagai permainan.
Dia mengatakan tujuan kegiatan edukasi kepada mahasiswa itu untuk menciptakan kader pengawas berkompeten dalam mengawasi semua tahapan pilkada 2024.
Menurut dia, dalam mengawasi pilkada diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak sebab Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada memiliki keterbatasan sumber daya serta jangkauan.
"Kami sengaja menggandeng mahasiswa karena kita belum ada kader pengawas dari kalangan mahasiswa, kalau dari siswa sudah ada dan sudah kita bentuk tahun lalu," ujar dia.
Ia berharap ilmu yang didapat peserta kegiatan edukasi tersebut nantinya bisa dibagikan kepada lingkungan mereka masing-masing.
Dia juga menegaskan bahwa relawan pengawas dibentuk bukan sebagai agen pencari kesalahan peserta pilkada, melainkan untuk meminimalisir pelanggaran agar pemilu berjalan jujur dan adil.
"Pelanggaran yang terjadi pada Pilkada berpotensi mengakibatkan konflik dan merugikan negara," ujarnya.
Ketua Bawaslu Kabupaten Lingga Fidya Asrina saat dihubungi dari Natuna, Minggu, mengatakan mahasiswa yang dilibatkan sebanyak 60 orang dari sejumlah perguruan tinggi di Kabupaten Lingga.
Dia mengatakan sebelum menjalankan tugasnya, para mahasiswa ini diedukasi melalui pendidikan pengawasan partisipatif yang berlangsung selama tiga hari mulai Sabtu (20/7) malam hingga Senin (22/7) di Kecamatan Singkep.
"Para mahasiswa ini diberikan pemahaman terkait tugas dan fungsi mereka serta aturan tentang kepemiluan," ujarnya.
Pembawa materi dalam kegiatan itu, antara lain Anggota Bawaslu Provinsi Kepri Maryamah, Dosen Universitas Batam Dr. H. Ngaliman, pejabat dari Badan Kesatuan Politik dan Bangsa Kabupaten Lingga, dan Komisioner Bawaslu Kabupaten Lingga.
"Pembukaan kegiatan ini dimulai tadi malam dan Komisioner Bawaslu Provinsi Maryamah, yang menyampaikan materi tentang peran dan fungsi pengawas partisipatif," ujarnya.
Tidak hanya diberikan pengetahuan terkait kepemiluan, kata dia, peserta juga akan diberikan hiburan berupa berbagai permainan.
Dia mengatakan tujuan kegiatan edukasi kepada mahasiswa itu untuk menciptakan kader pengawas berkompeten dalam mengawasi semua tahapan pilkada 2024.
Menurut dia, dalam mengawasi pilkada diperlukan kolaborasi dari berbagai pihak sebab Bawaslu sebagai penyelenggara pilkada memiliki keterbatasan sumber daya serta jangkauan.
"Kami sengaja menggandeng mahasiswa karena kita belum ada kader pengawas dari kalangan mahasiswa, kalau dari siswa sudah ada dan sudah kita bentuk tahun lalu," ujar dia.
Ia berharap ilmu yang didapat peserta kegiatan edukasi tersebut nantinya bisa dibagikan kepada lingkungan mereka masing-masing.
Dia juga menegaskan bahwa relawan pengawas dibentuk bukan sebagai agen pencari kesalahan peserta pilkada, melainkan untuk meminimalisir pelanggaran agar pemilu berjalan jujur dan adil.
"Pelanggaran yang terjadi pada Pilkada berpotensi mengakibatkan konflik dan merugikan negara," ujarnya.