Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Kepulauan Riau, sedang mengumpulkan data warga yang menjadi sasaran psikoedukasi guna mencegah terjadinya korban kekerasan.
Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kabupaten Natuna, Melda Irawati, dikonfirmasi dari Natuna, Rabu, mengatakan dalam pengumpulan data, pihaknya bekerja sama dengan pemerintah desa dan kelurahan.
Pada program ini UPTD PPA Natuna memberikan pemahaman kepada kepala keluarga, perempuan, dan anak tentang cara memahami, mengatasi, serta menyelesaikan masalah pribadi, keluarga, emosional, sosial, maupun akademik yang mereka hadapi.
"Saat ini kami masih menghimpun data, dan pelaksanaan psikoedukasi akan dimulai setelah Ramadhan," katanya.
Ia menjelaskan bahwa psikoedukasi dilakukan dengan menyasar rumah-rumah keluarga yang berisiko, seperti perempuan yang menikah secara siri, perempuan yang ditelantarkan oleh suami, korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), anak yang tinggal hanya dengan ayah, anak yang diasuh oleh ayah tiri, serta anak yang berada dalam pengasuhan kerabat seperti paman, kakek, nenek, atau saudara kandung.
"Kami memiliki target setiap data yang telah dikirim oleh pihak desa dan kelurahan akan dijangkau," ujar dia.
Menurutnya, program psikoedukasi pada 2025 akan menyasar seluruh kecamatan dengan prioritas pada kecamatan di pulau-pulau penyangga.
"Kami akan fokus ke kecamatan di luar terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan jadwal kapal," ucap dia.
Ia menambahkan bahwa kegiatan serupa juga telah dilakukan pada 2024, namun saat itu hanya menyasar kecamatan di pulau-pulau penyangga. Sementara itu, kecamatan yang berada di daratan utama tetap dapat dijangkau oleh dinas melalui Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).
"Tahun lalu kami tidak terlalu fokus di Bunguran Besar, karena dinas juga melakukan sosialisasi, dan jika ada korban, kami akan turun langsung," ujar dia.
Ia menegaskan bahwa program psikoedukasi memberikan dampak positif terhadap peningkatan laporan ke UPTD serta perubahan perilaku masyarakat.
"Salah satu dampaknya adalah semakin banyak pasangan nikah siri yang mulai mendaftarkan pernikahannya secara resmi," ucap dia.
Baca juga: Pemkab Natuna berikan pendampingan psikologis anak korban kekerasan