Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyatakan sebanyak 20 juta anak sekolah, anak pra-sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui, di seluruh Indonesia telah menerima Makan Bergizi Gratis (MBG) setiap hari melalui program prioritas nasional itu.
“PBB menyebut MBG sebagai investasi terbaik sebuah bangsa,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat.
Menurut dia, dalam tujuh bulan pemerintah sudah berhasil mencapai apa yang negara-negara lain butuh belasan tahun. Ia mencontohkan Brasil misalnya, memerlukan 11 tahun untuk menjangkau 40 juta penerima makan bergizi gratis.
Keberhasilan itu disampaikan Presiden tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, mulai Badan Gizi Nasional, TNI, Polri, organisasi kemasyarakatan seperti Nahdlatul Ulama-Muhammadiyah, hingga yayasan yang bergotong royong mendukung pembentukan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi.
"Terima kasih Badan Gizi Nasional. Di hadapan Majelis yang terhormat ini, saya menyampaikan penghargaan saya kepada Kepala Badan dan seluruh anggota Badan Gizi Nasional yang telah bekerja keras mencapai hal ini," ujar Presiden Prabowo.
Presiden Prabowo menegaskan MBG bukan sekadar program sosial, tetapi fondasi menciptakan generasi sehat, cerdas, dan produktif karena telah menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur serta melibatkan 1 juta petani, nelayan, peternak, dan pelaku UMKM.
Baca selanjutnya
Tingkatkan ekonomi desa...
Presiden Prabowo Subianto menegaskan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) telah berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi desa, sekaligus meningkatkan angka kehadiran hingga prestasi siswa di sekolah.
“Angka kehadiran anak di sekolah meningkat, prestasi belajar juga naik. Per hari ini ada 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di 38 provinsi, yang mendorong pertumbuhan ekonomi di desa-desa,” kata Presiden Prabowo dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2025 di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat.
Selain memperbaiki gizi 82 juta anak dan ibu hamil, kata Presiden Prabowo, MBG juga menciptakan 290 ribu lapangan kerja baru di dapur-dapur dan menggerakkan sektor pertanian, perikanan, peternakan, serta UMKM di daerah.
Dukungan berbagai pihak, mulai dari Badan Gizi Nasional (BGN), hingga TNI, Polri, organisasi masyarakat, dan koperasi, dinilai menjadi kunci keberhasilan program tersebut.
Presiden Prabowo menegaskan bahwa Program MBG bukan hanya program sosial, tetapi strategi jangka panjang membangun sumber daya manusia unggul.
“Kita harus mengakui, bangsa kita punya kemampuan bila ada kehendak dan kerja bersama,” ujar Presiden Prabowo.
Baca selanjutnya
Prabowo heran...
Dalam kesempatan yang sama, Presiden Prabowo Subianto merasa adanya keanehan situasi di mana Indonesia sebagai negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia justru pernah mengalami kelangkaan minyak goreng.
"Kekuatan suatu negara terletak bagaimana negara itu bisa menguasai dan mengelola kekayaan. Karena itu kita berani koreksi apabila kita telah mengambil langkah yang keliru. Sungguh aneh, negara dengan produksi kelapa sawit terbesar di dunia pernah mengalami kelangkaan minyak goreng," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2025, di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Jumat.
Ia menilai kondisi tersebut sebagai hal yang tidak masuk akal dan berkaitan dengan praktik manipulasi yang merugikan kepentingan masyarakat.
Prabowo menyebut fenomena kelangkaan itu berlangsung selama berminggu-minggu bahkan hingga beberapa bulan.
"Dan ternyata memang, itu ternyata adalah permainan manipulasi yang tadi sudah disinggung ketua DPR, yang saya beri nama serakahnomics. Negara produksi kelapa sawit terbesar di dunia, berminggu-minggu, hampir berapa bulan, kelapa sawit langka," ucap dia.
Keanehan serupa, lanjutnya, juga terjadi pada sektor pangan lainnya. Pemerintah telah memberikan berbagai subsidi, mulai dari pupuk, alat pertanian, pestisida, irigasi, hingga beras, namun harga pangan tetap sulit dijangkau oleh sebagian masyarakat.
Ia menilai permasalahan tersebut mencerminkan adanya distorsi dalam sistem ekonomi nasional.
Ia menegaskan, amanat Undang-Undang Dasar 1945, khususnya pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah diabaikan, seolah tidak lagi relevan dalam kehidupan modern saat ini.
"Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita, adanya penyimpangan, bahwa sistem ekonomi yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, terutama di pasal 33 ayat 1, 2, dan 3, telah kita abaikan, seolah-olah ayat-ayat dalam pasal itu tidak relevan dalam kehidupan kita yang modern di abad ke-21 ini," ujar dia.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Presiden: 20 juta warga terima makan bergizi gratis setiap hari