Batam (ANTARA Kepri) - Hingga akhir 2002, masih terdapat sekitar 2.000 rumah tidak layak huni di Kota Batam, Kepulauan Riau.

"Pada 2010 ada 3.000 unit RLTH. Kami dalam dua tahun sudah merehabilitasi 900-an unit rumah," kata Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Batam, Kamaruzzaman di Batam, Jumat.

Ia mengatakan, pemerintah kota bersama pemerintah provinsi dan pemerintah pusat berkomitmen untuk mengurangi angka kemiskinan dengan merehabilitasi rumah tidak layak huni.

Pada 2011, pemerintah kota bersama provinsi memperbaiki 300 unit rumah, begitu pun pada 2012.

"Ditambah tahun 2009 oleh Kementerian Sosial," kata dia.

Kementerian Sosial merehabilitasi rumah untuk Suku Laut di Pulau Bertam, Linke dan Gara. Seluruh pembangunan sudah selesai.

"Yang dari Kemensos tidak ada masalah tinggal 'finishing'," kata dia.

Kepala Dinas mengatakan, pada 2013, pemerintah kota bersama provinsi berencana merehabilitasi sekitar 690 unit rumah tidak layak huni.

Penganggaran rehabilitasi rumah tidak layak huni sudah disetujui DPRD dalam APBD, kata dia. Namun ia enggan menyebut nilai pembangunan itu.

Ia menjabarkan rumah tidak layak huni yaitu yang beratapkan rumbia. Kalau pun sudah bergenteng, kondisinya bocor.

Selain itu dinding rumah terbuat dari papan tripleks.

Khusus rumah pantai, lantai rumah panggung menggunakan tongkat dan tidak berlantai.

"Kriteria mendasarnya adalah atap, dinding dan lantai," kata dia.

Sementara itu, Pemkot Batam menganggarkan Rp65 miliar untuk program pengentasan kemiskinan dalam APBD 2013.

Wakil Wali Kota Batam, Rudi, mengatakan dana Rp65 miliar itu untuk membiayai tiga program pengentasan kemiskinan, yaitu pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin dan tertinggal, program rumah tidak layak huni, dan program pembinaan unit usaha penduduk miskin dan tertinggal.

Di Batam, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, terdapat 40.493 keluarga miskin di Batam sebanyak yang tersebar di 12 kecamatan.

Selama 2012, Pemkot Batam berhasil merealisasikan 95,6 persen program fisik untuk pengentasan kemiskinan.

"Sedangkan pencapaian realisasi keuangan dalam program ini mencapai angka 79,22 persen," kata Wakil Wali Kota menambahkan.

Untuk menggesa program kesejahteraan masyarakat, Wakil Wali Kota meminta Pemerintah Provinsi Kepri mendukung penganggaran pembangunan jalan lingkungan, akses perumahan dan jalan setapak untuk kemudahan masyarakat Batam dalam beraktivitas.

"Sebagai kota dengan jumlah penduduk yang paling besar, sudah sepantasnya Batam mendapat prioritas pembangunan dari pemerintah Provinsi Kepulauan Riau," kata Wakil Wali Kota. (ANTARA)

Editor: Rusdianto