Jakarta (ANTARA) - Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, mengumumkan pemerintah menerbitkan sejumlah program yang disebut Program Paket Ekonomi 2025, termasuk di dalamnya bantuan pangan untuk periode Oktober–November 2025.
Airlangga menyebutkan Program Paket Ekonomi 2025 itu terbagi atas delapan program yang akan dipercepat pelaksanaannya pada tahun 2025, kemudian empat program yang dilanjutkan pada tahun 2026, dan lima program penyerapan tenaga kerja.
Delapan program akselerasi itu, Airlangga memaparkan pertama, program magang untuk lulusan perguruan tinggi, maksimal setahun setelah lulus untuk para lulusan baru.
"(Lulusan baru, red.) itu nanti di-link-and-match-kan, dikerjasamakan dengan sektor industri," kata Airlangga.
Airlangga menyebut kuota untuk program magang itu sebanyak 20.000 orang dan selama proses magang tersebut, mereka akan mendapatkan uang saku sebesar UMP per orang Rp3,3 juta per bulan. Upah tersebut diberikan selama periode 6 bulan.
"Anggarannya Rp198 miliar," sambung Airlangga.
Kemudian, program kedua, pemerintah menanggung PPh 21 untuk pekerja sektor pariwisata.
Airlangga menyebut pemerintah sebelumnya telah menanggung pajak penghasilan untuk pekerja sektor padat karya.
"Ini dilanjutkan ke sektor pariwisata, hotel, restoran, dan kafe. Target penerimanya 552.000 pekerja. Dan, (bantuan, red.) ini diberikan 100 persen PPh untuk sisa tahun pajak tahun 2025 ataupun 3 bulan. Anggarannya, Rp120 miliar," ujarnya.
Ketiga, pemerintah juga menyalurkan bantuan pangan untuk periode Oktober 2025 sampai dengan November 2025, yaitu sebanyak 10 kilogram beras per penerima manfaat. "Nanti kita evaluasi untuk bulan Desember. Nah itu diperlukan dana sebesar Rp7 triliun," kata Airlangga.
Program keempat yang diluncurkan pemerintah untuk tahun ini, yaitu bantuan iuran jaminan kehilangan, kecelakaan kerja (JKK), dan jaminan kematian (JKM) bagi pekerja bukan penerima upah, yang mencakup mitra lepas pekerja paruh waktu, pengendara ojek online, pengendara ojek pangkalan, sopir, kurir, dan sopir logistik.
"Target penerimanya adalah 731.361 orang, diberikan diskon 50 persen untuk JKK dan JKM," kata Airlangga.
Dana untuk bantuan iuran JKK dan JKM itu telah disiapkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp36 miliar.
"Nah ini JKK itu, santunan kematian 48 kali (besaran) upah, santunan (untuk) cacat 56 kali upah, beasiswa Rp174 juta untuk 2 orang anak, dan jaminan kematian itu totalnya bisa menerima Rp42 juta," kata Airlangga.
Program kelima, Airlangga melanjutkan, layanan tambahan berupa bantuan pembelian rumah dari BPKS Ketenagakerjaan.
Kemudian, Airlangga melanjutkan ada juga relaksasi SLIK dari OJK, dan bunga kredit para developer juga diturunkan, yang semula BI rate plus 6 persen, menjadi BI rate plus 4 persen. "Ini targetnya Rp150 miliar, ditanggung oleh BPJS," sambung Airlangga.
Targetnya, Airlangga menyebut ada 1.050 unit rumah yang mendapatkan bantuan dari BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
Program keenam, pemerintah juga mengucurkan bantuan upah untuk sektor padat karya, yang penyalurannya akan dilakukan oleh Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum.
Jumlah penerima bantuan itu sebanyak 609.465 orang untuk periode September sampai dengan Desember 2025. Dana yang digelontorkan oleh Kemenhub untuk bantuan upah itu sebesar Rp1,8 triliun, sementara oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebesar Rp3,5 triliun.
Program ketujuh, Airlangga melanjutkan pemerintah mempercepat deregulasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2025, yang mencakup penerbitan sejumlah regulasi turunan dari PP Nomor 28 Tahun 2025, kemudian integrasi RDTR digital ke satu sistem OSS.
Terakhir, program kedelapan ialah peningkatan kualitas pemukiman dan penyediaan platform pemasaran untuk UMKM, dan platform lainnya untuk para pekerja gig economy, yang tahap awalnya dilaksanakan di Jakarta.
"Ini (wujudnya, red.) semacam working space, dan ini akan diikuti oleh piloting di berbagai daerah lain, Jawa Barat, Jawa Tengah, Banten, Bali, Manado, Makassar, dan Batam. Kalau di Jakarta menggunakan dana yang sudah tersedia di Jakarta, dan juga akan mendorong dana yang ada di (Kementerian) Ekraf (Ekonomi Kreatif)," sambung Airlangga.
Baca selanjutnya
Pemerintah lanjutkan empat program paket ekonomi...
Presiden RI Prabowo Subianto memutuskan pemerintah melanjutkan empat program paket ekonomi sebagai stimulus hingga tahun 2026, di antaranya Pajak Penghasilan (PPh) final 0,5 persen bagi UMKM hingga insentif PPh bagi pekerja dengan sektor tertentu.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa berdasarkan hasil rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, pemerintah meluncurkan 8 program akselerasi pada 2025, 4 program yang dilanjutkan hingga 2026, dan 5 program yang terkait dengan andalan pemerintah dalam penyerapan tenaga kerja.
"Yang empat program adalah yang akan dilanjutkan di 2026. Yang pertama terkait PPh final bagi UMKM yang pendapatannya Rp4,8 miliar setahun. Pajak finalnya setengah persen (0,5 persen) dilanjutkan sampai 2029," kata Menko Airlangga Hartarto saat memberikan keterangan pers di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta, Senin.
Airlangga merinci bahwa pemerintah memberikan insentif PPh final sebesar 0,5 persen bagi wajib pajak pribadi UMKM guna meringankan beban pajak dan menyederhanakan kewajiban administrasi.
Insentif PPh final sebesar 0,5 persen tersebut, bahkan tidak hanya diperpanjang sampai 2026, namun sampai 2029, sehingga memberikan kepastian bagi UMKM.
Khusus untuk tahun 2025, pemerintah sudah mengalokasikan anggaran sebesar Rp2 triliun dengan wajib pajak UMKM terdaftar mencapai 542 ribu, berdasarkan data Ditjen Pajak Kementerian Keuangan.
Untuk program kedua yang dilanjutkan tahun depan, yakni perpanjangan PPh Pasal 21 yang pada tahun ini diperluas tidak hanya untuk sektor padat karya, tetapi juga pada sektor pariwisata, hotel, restoran dan kafe (horeka).
Pemerintah telah memproyeksi estimasi anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp480 miliar.
"Perpanjangan PPh Pasal 21 DTP untuk pekerjaan sektor pariwisata yang tadi baru diberlakukan, akan dilanjutkan tahun depan, jadi ada kepastian sampai tahun depan PPh sektor horeka ini masih ditanggung pemerintah," kata Airlangga.
Pemerintah juga memberikan insentif PPh Pasal 21 DTP hingga 2026 untuk pekerja industri sektor padat karya, yakni alas kaki, tekstil, pakaian jadi, furnitur, kulit dan barang kulit dengan maksimal penghasilan Rp10 juta per bulan yang menyasar 1,7 juta pekerja.
Pemerintah mengalokasikan sebesar Rp800 miliar pada tahun 2025.
Untuk program keempat paket ekonomi yang dilanjutkan tahun depan, yakni diskon iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) bukan pekerja upah.
"(Program) ini diperluas bukan hanya untuk ojol (ojek online) dan juga ojek pangkalan dan yang lain, tapi juga pekerja bukan penerima upah lainnya, seperti segmen petani, pedagang, nelayan, buruh bangunan, pekerja rumah tangga, targetnya sebesar 9,9 juta orang dan perkiraan anggarannya Rp753 miliar," kata Airlangga.
Baca selanjutnya
Tim percepatan...
Pemerintah akan membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas yang melibatkan Kementerian Keuangan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM.
Tim ini dibentuk guna memastikan realisasi anggaran program prioritas Presiden Prabowo berjalan lebih optimal.
"Nanti Pak Menko (Airlangga Hartarto) dengan kami, dengan satu menteri (Rosan Roeslani) lagi akan membentuk Tim Akselerasi Percepatan Program Prioritas supaya semua programnya bisa berjalan dengan baik," kata Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Jumat (12/9)
Tim ini akan fokus pada program-program yang selama ini terhambat, terutama dalam penyerapan anggaran dan efektivitasnya dalam mendorong pembangunan.
"Jadi selama ini yang macet-macet akan kita lancarkan, dan dana-dana saya yang nganggur akan saya optimalkan untuk pembangunan sesuai dengan petunjuk Pak Menko juga," kata dia.
Purbaya menerangkan, kerja tim nantinya bukan sekadar memberikan dampak jangka pendek. Ia juga memastikan upaya percepatan akan menghasilkan efek jangka panjang yang signifikan terhadap perekonomian nasional.
Lebih lanjut, menanggapi realisasi penerimaan pajak hingga semester I yang masih terkontraksi, menurut Purbaya perlambatan belanja negara memang turut memengaruhi kinerja penerimaan.
"Makanya kita menciptakan program pembangunan percepatan ini kan. Karena mungkin kuartal III agak lambat sedikit, belanjanya dan ekonomi agak melambat. Tapi saya yakin bulan Oktober, November, Desember semuanya akan berbalik arah," tuturnya.
Dirinya optimistis target penerimaan dan pertumbuhan ekonomi masih bisa tercapai, meski jika realisasi tetap di bawah perkiraan, pemerintah masih memiliki ruang fiskal yang memadai.
“Kalau itu jalan, semua program ini jalan, saya yakin target-targetnya akan tercapai dan pertambahan ekonomi akan setinggi yang kita prediksi sebelumnya,” tutupnya.
Adapun Presiden RI Prabowo Subianto telah menetapkan delapan program prioritas untuk tahun 2026.
Program pertama adalah penguatan ketahanan pangan dengan alokasi dana Rp164,4 triliun.
Kedua, ketahanan energi dengan anggaran Rp402,4 triliun.
Ketiga, program makan bergizi gratis (MBG) senilai Rp335 triliun.
Keempat, program pendidikan dengan total anggaran Rp757,8 triliun.
Kelima, program kesehatan yang dialokasikan Rp244 triliun.
Keenam, program koperasi desa/kelurahan Merah Putih sebesar Rp181,8 triliun.
Ketujuh, pertahanan semesta dengan dana Rp424,8 triliun.
Kemudian kedelapan, program percepatan investasi dengan dukungan APBN Rp530 triliun serta tambahan dari Danantara sebesar Rp720 triliun.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah terbitkan delapan program paket ekonomi, termasuk bantuan pangan