Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menggelar pelatihan manajemen dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak selama dua hari (27-28 Oktober 2025), guna memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak di daerah itu.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Natuna, Basri, di Natuna, Senin, mengatakan pelatihan di salah satu penginapan di Kecamatan Bunguran Timur tersebut penting dilakukan secara rutin setiap tahun.
Ia menilai kegiatan itu mampu membantu para peserta yang meliputi aparat penegak hukum, Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD Perempuan dan Anak (PPA), Satgas Bebas Kekerasan, perwakilan kelurahan dan desa, serta lembaga layanan masyarakat untuk memahami tata cara manajemen serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak secara tepat.
“Kita masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Tahun depan kita upayakan agar anggota Polsek dan pihak kecamatan ikut dilibatkan karena peran mereka sangat penting,” ucapnya.
Baca juga: Petugas lapas Batam raih perunggu pada Prison FitX Challenge kategori individu di Brunei
Sementara Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Natuna, Sri Riawati menjelaskan pelatihan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah daerah memperkuat sistem perlindungan perempuan dan anak.
Ia mengatakan kegiatan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran publik tentang pentingnya pencegahan kekerasan serta pemenuhan hak-hak dasar bagi perempuan dan anak.
Tujuan pelatihan meningkatkan pemahaman peserta tentang konsep, prinsip, dan mekanisme penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
Selain itu, kegiatan juga bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor agar penanganan kasus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan di tingkat daerah.
“Kekerasan terhadap perempuan dan anak membutuhkan respons cepat, penanganan profesional, dan kerja sama lintas sektor. Oleh karena itu, kegiatan ini penting untuk meningkatkan kapasitas aparatur daerah,” ucapnya.
Ia berharap pelatihan tersebut menghasilkan layanan yang lebih profesional dan berempati terhadap korban, serta membentuk mekanisme rujukan yang efektif antarinstansi.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Natuna.
“Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat indikator Kabupaten Layak Anak melalui peningkatan perlindungan dan pemenuhan hak anak,” kata Sri.
Baca juga: PLN Batam dan Maxpower resmikan pengoperasian 50 MW PLTMG pertama