Tanjungpinang (ANTARA) - BPJS Ketenagakerjaan (Kepri) menyalurkan santunan program jaminan kematian (JKM) kepada dua ahli waris petani dan nelayan di Kota Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), masing-masing sebesar Rp42 juta.
Kepala Kanwil BPJS Ketenagakerjaan Sumbar Riau Kepri Henky Rhosidien mengatakan kedua penerima manfaat santunan JKM itu, terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yang menerima bantuan iuran dari Pemerintah Provinsi Kepri.
"Jadi, siapapun masyarakat (peserta) BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja atau kematian karena sakit, maka berhak dapat santunan," kata Henky usai menyerahkan santunan di Aula Kantor Gubernur Kepri di Pulau Dompak, Tanjungpinang, Senin.
Sementara, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Tanjungpinang Iwan Kurniawan mengatakan ada sebanyak 40 ribu pekerja rentan, khususnya nelayan dan petani yang iurannya ditanggung oleh Pemprov Kepri melalui dana APBD sejak 2023 hingga tahun 2025. Rinciannya, 31.000 orang nelayan dan 9.000 orang petani.
"Mereka tersebar di tujuh kabupaten/kota se-Kepri," ungkap Iwan.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad menyampaikan masih banyak pekerja rentan yang perlu dilindungi oleh Pemprov Kepri, namun karena keterbatasan anggaran dan mengingat Kepri adalah daerah kepulauan, maka perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan diprioritaskan bagi nelayan terlebih dahulu.
"Tahun 2025, program ini diperluas dengan petani, dan rencananya dilanjutkan dengan ojek online di tahun 2026," ungkap Ansar.
Ansar mengapresiasi program jaminan sosial ketenagakerjaan, karena manfaat yang dirasakan peserta lebih besar jika dibanding dengan iuran yang dibayar.
Ia mencontohkan nelayan yang meninggal saat bekerja atau melaut, maka keluarga atau ahli waris berhak dapat santunan Rp72 juta ditambah beasiswa pendidikan untuk dua orang anak, mulai TK sampai S-1.
"Kalau meninggal karena sakit biasa dapat santunan Rp42 juta. Jika sudah tiga tahun membayar iuran BPJS, anaknya juga dapat beasiswa," ucap Ansar.
Gubernur Ansar memohon doa dari masyarakat agar ke depan perekonomian Kepri semakin membaik dan fiskal menguat, sehingga semua pekerja rentan bisa dijamin melalui BPJS Ketenagakerjaan, baik melalui APBD maupun APBN.