Pemkab Natuna siapkan tiga lokasi jadi Desa Ramah Perempuan

Rabu, 18 Maret 2026 17:32 WIB

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender DP3AP2KB Kabupaten Natuna, Astriningtyas di Natuna pada Maret 2026. ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, menyiapkan tiga lokasi untuk dijadikan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA), guna menciptakan lingkungan desa yang aman, inklusif, serta mendukung perlindungan perempuan dan anak.

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Kesetaraan Gender Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Kabupaten Natuna, Astriningtyas, dikonfirmasi dari Bintan, Rabu, mengatakan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2026 pihaknya telah memasukkan kegiatan pembinaan untuk pembentukan DRPPA di sejumlah desa.

Menurut dia, jadwal pelaksanaan kegiatan tersebut akan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dialokasikan dalam program tersebut.

Adapun desa yang dibidik mencakup Desa Tanjung, Limau Manis, dan Ceruk di Kecamatan Bunguran Timur Laut.

“Saat ini baru dua desa di Natuna yang telah menjadi DRPPA, yakni Desa Air Lengit dan Desa Semedang. Kedua desa tersebut telah mendapatkan pelatihan dan ditetapkan sebagai desa percontohan,” ucapnya.

Melalui program DRPPA, pemerintah daerah akan melakukan pembinaan agar desa lebih ramah serta peduli terhadap perempuan dan anak.

Kepedulian tersebut diwujudkan melalui pemenuhan 10 indikator DRPPA, di antaranya penyediaan data terpilah, pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang DRPPA, alokasi anggaran, keterwakilan perempuan minimal 30 persen dalam pengambilan keputusan, pemberdayaan wirausaha perempuan, sistem pengasuhan ramah anak, serta upaya mewujudkan nol kasus kekerasan, pekerja anak, dan pernikahan anak.

Ia menjelaskan penanganan masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak dapat dilakukan oleh satu sektor saja, melainkan membutuhkan kerja sama berbagai pihak, termasuk pemerintah desa dan masyarakat.

“Sebelumnya program DRPPA didukung oleh dana dari pemerintah pusat, namun pada 2026 program ini akan menggunakan anggaran dari APBD,” katanya.