Bintan (Antara Kepri) - Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan DPRD Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau berpendapat pelayanan dasar di daerah tersebut perlu ditingkatkan, karena masyarakat sudah terlalu sering mengeluhkannya.
        
"Pelayanan kesehatan, pendidikan dan pelayanan di tingkat kecamatan hingga kelurahan perlu ditingkatkan untuk kepentingan masyarakat.  Selama ini masyarakat, terutama dari kalangan yang kurang mampu," kata Ketua Fraksi Demokrasi Indonesia Perjuangan Indra Setiwan, yang juga Wakil Ketua Komisi III DPRD Bintan, Kamis.
        
Berdasarkan laporan warga, kata dia, pelayanan kesehatan di Puskesmas di Bintan kurang maksimal. Banyak pasien yang memegang kartu Jamkesmas dan surat keterangan miskin tidak dilayani dengan baik oleh oknum staf Puskesmas.
       
"Staf itu langsung membuat surat agar pasien dilimpahkan ke rumah sakit Tanjungpinang. Padahal, seharusnya pasien itu diperiksa terlebih dahulu, dan jika tidak mampu ditangani baru dirujuk ke rumah sakit," ungkapnya.
        
Selain permasalahan kinerja staf Puskesmas, lanjutnya, warga juga terlalu sering mengeluhkan kinerja pihak kelurahan dan kecamatan. Warga tidak yang membutuhkan surat keterangan kurang mampu mendapat pelayanan yang tidak maksimal.
        
Sementara surat itu dibutuhkan dalam waktu yang cepat oleh warga yang sedang menjalani pengobatan di Puskesmas maupun rumah sakit. Keterlambatan memperoleh surat keterangan miskin menyulitkan pasien yang berharap tidak dikenakan biaya pengobatan.
        
"Masih sulit mengurus surat keterangan miskin di kelurahan, karena stafnya sering datang terlambat. Bahkan saya pernah ditantang oleh warga jika berhasil melihat staf kelurahan maupun kecamatan yang berada di kantor pukul 07.30-08.00 wib, saya akan diberikan hadiah," ujarnya.
        
Permasalahan pelayanan di Puskesmas semakin berat karena peralatan medis yang dimiliki sangat terbatas. Peralatan yang digunakan dinilai masih tingkat dasar.
        
"Ada tiga hal yang perlu diperbaiki yaitu sikap, peralatan medis dan mutasi pejabat Puskesmas yang sudah terlalu lama menjabat. Memperbaiki pelayanan kesehatan itu tidak sulit karena anggaran kesehatan mencapai Rp80 miliar/tahun ," katanya.     
  
Sementara di bidang pendidikan, seharusnya pihak sekolah tidak memungut biaya kepada siswa. Karena Bintan sudah memiliki kartu  Bintan Sejahtera.
       
"Tetapi kenyataannya banyak orang tua siswa mengeluh karena pihak sekolah masih memungut biaya," ujarnya.
       
Indra juga menegaskan tidak setuju dengan diberlakukannya sekolah favorit. Seluruh sekolah harus menjadi sekolah andalan, sehingga penyebaran siswa merata ke semua sekolah.
       
"Kalau yang terjadi sekarang justru sebaliknya, sekolah favorit memiliki siswa yang ramai, sedangkan sekolah lainnya kurang diminati siswa," ujarnya.(Antara)

Editor: Dedi