Seluruh Fraksi DPRD Kepri setujui nota keuangan APBD 2023

Tanjungpinang (ANTARA) - Seluruh fraksi di DPRD Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) menyetujui nota keuangan APBD tahun 2023 yang diusulkan pemerintah provinsi setempat, sebesar Rp4,1 triliun dengan sejumlah catatan dan masukan.

Ketua Fraksi PDI Perjuangan Lis Darmansyah mengingatkan agar Pemprov Kepri serius merealisasikan pendapatan daerah pada APBD 2023 agar sesuai target bahkan lebih tinggi, guna menghindari terjadinya defisit anggaran yang dapat berdampak pada implementasi sejumlah kegiatan yang telah ditetapkan.

Menurutnya APBD Kepri 2023 telah diproyeksikan sebesar Rp4,1 triliun, sementara proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp3,995 triliun, sehingga terdapat selisih sebesar Rp115 miliar.

"Tapi dapat dimaklumi, karena selisih itu bisa ditutup dengan sisa lebih pembiayaan anggaran atau Silpa tahun 2022 sebesar Rp200 miliar," ujar Lis dalam sidang paripurna pandangan akhir fraksi atas nota keuangan APBD Kepri 2023 di Dompak, Tanjungpinang, Selasa.

Lis meminta Pemprov Kepri secara konsisten dan berkomitmen melaksanakan pembangunan sesuai target RPJMD dan RKPD 2023, sehingga dari tahun ke tahun memiliki capaian dan dampak yang jelas bagi masyarakat.

"APBD harus digunakan secara profesional, bertanggungjawab, dan akuntabel," katanya.

Fraksi Golkar melalui juru bicaranya Asmin Patros mengapresiasi Pemprov Kepri, karena APBD 2023 naik sebesar 14,80 persen menjadi Rp4,1 triliun dibanding APBD 2022 sebesar Rp3,9 triliun.

Ia berharap proyeksi pendapatan pada APBD tersebut dapat terealisasi dalam rangka mewujudkan pembangunan yang bermuara pada peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

"Kami menekankan supaya pembangunan strategis kepala daerah tahun anggaran 2023 dapat mengatasi berbagai persoalan masyarakat, seperti infrastruktur, pengangguran, kemiskinan hingga kawasan kumuh," ujarnya.

Sementara, Anggota Fraksi PKS Yusuf meminta Pemprov Kepri memberikan perhatian penuh terkait kesiapan sumber daya manusia (SDM) siap pakai sehingga bisa bersiang dalam dunia kerja. Salah satunya menyiapkan sarana dan prasarana penunjang yang mumpuni di sekolah-sekolah kejuruan atau SMK.

Di sisi lain, Fraksi PKS juga meminta Pemprov Kepri ikut memikirkan dan memberi solusi terkait penyediaan air bersih khususnya di Batam, di mana warga banyak mengeluh kurangnya ketersediaan air bersih.

"Kita juga ingin pemda benahi pemukiman warga, karena masih banyak warga tinggal di gubuk yang memprihatinkan, sehingga butuh tempat hunian yang layak," ucap Yusuf.

Dari Fraksi NasDem melalui juru bicara Sahmin Sinaga mendorong Pemprov Kepri menggali potensi pendapatan daerah di tahun 2023, misalnya dari sektor pendapatan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan pajak BBM kendaraan bermotor sebagai dampak dari kenaikan harga BBM. 

Ia mengapresiasi belanja modal di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur sudah cukup besar. Namun demikian, tentu diharapkan memenuhi dalam menyediakan fasilitas sarana dan prasarana pelayanan bagi masyarakat.

"Kami juga mengingatkan penyediaan kebutuhan bahan pokok melalui biaya tak terduga dalam rangka pengendalian inflasi," katanya.

Juru Bicara Fraksi Gerindra Nyanyang Haris Pratamura meminta Pemprov Kepri menganggarkan anggaran penanganan masalah limbah di laut. Pasalnya dari pantauan satelit, setiap tahunnya cairan limbah yang dibuang dari kapal atau tempat lain masuk ke perairan setempat, terutama di Pulau Bintan dan Batam.

Hal senada juga disampaikan Juru Bicara Fraksi Hanura-PAN (HaraPAN) Yudi Karnain yang meminta Pemprov Kepri menganggarkan anggaran penanganan limbah dan hutan lindung pada APBD 2023.

"Persoalan limbah ini sudah sering kali disampaikan, tapi dinas terkait belum dapat anggaran dari TAPD untuk menanggulanginya," ujar dia.

Selanjutnya Juru Bicara Fraksi demokrat Surya Sardi menyampaikan harapan warga terkait pengelolaan keuangan daerah agar dapat dipergunakan sebaik mungkin, harus akuntabel, dan proporsional di mana pemerataan pembangunan harus di kedepankan, jangan sampai berdampak pada kesenjangan dan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga mendorong Pemda Kepri berupaya maksimal memperjuangkan potensi labuh jangkar sebagai pendapatan daerah supaya tidak bergantung dengan dana transfer pusat yang fluktuatif setiap tahunnya.

Terakhir, Juru Bicara Fraksi PPP-PKB Irwansyah memberi catatan bahwa pos pendapatan daerah pada APBD Kepri 2023, masih didominasi sektor darat, yaitu pajak kendaraan motor. Padahal Kepri memiliki luas lautan 96 persen dan punya kekayaan laut yang melimpah, namun belum dioptimalkan secara maksimal.

Komposisi APBD Kepri terdiri dari pajak kendaraan Rp1 triliun lebih, retribusi di bawah Rp50 miliar. Selebihnya bersumber dari dana transfer pemerintah pusat.

Namun demikian, ia tetap mengapresiasi APBD Kepri 2023 menyentuh angka Rp4,1 triliun dari tahun-tahun sebelumnya di angka Rp3 triliun lebih. Ia berharap capaian ini dapat lebih ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang, jangan justru turun lagi di kisaran Rp3 triliun.

"Ini menggembirakan dan patut diapresiasi. Dengan ini, kami menerima nota keuangan APBD Kepri 2023," ucap Irwansyah.