Bakorkamla: Selat Malaka Paling Rawan "Illegal Oil"
Rabu, 26 Maret 2014 20:33 WIB
Batam (Antara Kepri) - Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI menyatakan perairan Selat Malaka dan sekitarnya daerah paling rawan praktek jual beli bahan bakar secara ilegal (illegal oil), termasuk penjualan pada kapal-kapal asing dan negara asing.
"Dalam beberapa tahun terakhir, kasus jual beli minyak ilegal marak terjadi pada kawasan Selat Malaka dan sekitarnya, yang merupakan jalur pelayaran paling padat," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI, Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto di Batam, Rabu.
Ia mengatakan, beberapa kapal tanker berhasil diamankan oleh Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungbalai Karimun meski masih banyak terjadi praktik ilegal di perairan.
"Banyaknya kasus yang ditangani menunjukan bahwa wilayah tersebut memang rawan. Perlu koordinasi berbagai pihak yang memiliki kewenangan di laut untuk mengatasinya," kata dia dalam Rapat Koordinasi dengan 12 lembaga yang memiliki kewenangan di perairan serta perwakilan dari PT Pertamina, dan Pemerintah Kota Batam.
Jika penengakan hukum di laut bisa dilakukan, kata dia, maka akan mengangkat kepercayaan dunia internasional terhadap instansi Indonesia yang memiliki kewenangan menjaga perairan.
"Akibat kasus-kasus tersebut, kepercayaan dunia internasional pada Indonesia merosot. Banyaknya lembaga yang melakukan pemeriksaan di laut juga menghambat pelayaran dan mengurangi kepercayaan internasional," kata Suwarto.
Ia mengatakan, selama ini lembaga Indonesia yang memiliki kewenangan di laut dianggap tidak mampu menjaga keamanan, hingga sejumlah negara mengancam akan mengerahkan kapal perang untuk mengawal kapal niaga mereka saat melintasi Indonesia.
"Ini tidak perlu terjadi jika seluruh lembaga yang memiliki kewenangan di laut tidak saling mementingkan egonya masing-masing," kata Suwarto.
Selain jual beli minyak secara ilegal, kata dia, secara umum perairan Selat Malaka dan perairan barat Indonesia lainya juga rawan terhadap kejahatan lain seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencurian ikan.
Dalam rapat koordinasi di Harmoni Hotel Batam tersebut, salah satu hal utama yang ibahas adalah maraknya illegal oil di perairan Indonesia. (Antara)
Editor: Rusdianto
"Dalam beberapa tahun terakhir, kasus jual beli minyak ilegal marak terjadi pada kawasan Selat Malaka dan sekitarnya, yang merupakan jalur pelayaran paling padat," kata Kepala Pelaksana Harian Badan Koordinasi Keamanan Laut (Bakorkamla) RI, Laksamana Madya TNI Bambang Suwarto di Batam, Rabu.
Ia mengatakan, beberapa kapal tanker berhasil diamankan oleh Kantor Wilayah Khusus Direktorat Jenderal Bea Cukai Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungbalai Karimun meski masih banyak terjadi praktik ilegal di perairan.
"Banyaknya kasus yang ditangani menunjukan bahwa wilayah tersebut memang rawan. Perlu koordinasi berbagai pihak yang memiliki kewenangan di laut untuk mengatasinya," kata dia dalam Rapat Koordinasi dengan 12 lembaga yang memiliki kewenangan di perairan serta perwakilan dari PT Pertamina, dan Pemerintah Kota Batam.
Jika penengakan hukum di laut bisa dilakukan, kata dia, maka akan mengangkat kepercayaan dunia internasional terhadap instansi Indonesia yang memiliki kewenangan menjaga perairan.
"Akibat kasus-kasus tersebut, kepercayaan dunia internasional pada Indonesia merosot. Banyaknya lembaga yang melakukan pemeriksaan di laut juga menghambat pelayaran dan mengurangi kepercayaan internasional," kata Suwarto.
Ia mengatakan, selama ini lembaga Indonesia yang memiliki kewenangan di laut dianggap tidak mampu menjaga keamanan, hingga sejumlah negara mengancam akan mengerahkan kapal perang untuk mengawal kapal niaga mereka saat melintasi Indonesia.
"Ini tidak perlu terjadi jika seluruh lembaga yang memiliki kewenangan di laut tidak saling mementingkan egonya masing-masing," kata Suwarto.
Selain jual beli minyak secara ilegal, kata dia, secara umum perairan Selat Malaka dan perairan barat Indonesia lainya juga rawan terhadap kejahatan lain seperti perdagangan manusia, penyelundupan narkoba, pencurian ikan.
Dalam rapat koordinasi di Harmoni Hotel Batam tersebut, salah satu hal utama yang ibahas adalah maraknya illegal oil di perairan Indonesia. (Antara)
Editor: Rusdianto
Pewarta :
Editor :
Copyright © ANTARA 2026
Terkait
AS desak China untuk tahan diri hentikan tekanan militer usai di dekat Taiwan
02 January 2026 13:39 WIB
KPLP pastikan kebakaran kapal kayu di Selat Riau tak ganggu lalu lintas pelayaran
23 October 2025 15:07 WIB
Kemenhub alokasikan Rp28 miliar kembangkan Pelabuhan Selat Lampa di Natuna
14 October 2025 15:43 WIB
Terpopuler - Hukum
Lihat Juga
Bareskrim bersama Polda Kepri selidiki penyelundupan pasir timah ke Malaysia
30 January 2026 9:07 WIB