Tanjungpinang (Antara Kepri) - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau (KPU Kepri) akan menyosialisasikan pilkada ke kalangan pemerintah, pelajar dan masyarakat luas dengan menggunakan APBN, karena anggaran daerah belum dapat dicairkan.
        
"Sosialisasi pilkada mulai dilaksanakan Rabu (11/2). Kami akan menyosialisasikan kepada aparatur pemerintahan," kata Komisioner KPU Kepri Marsudi di Tanjungpinang, Selasa.
       
Dia mengatakan Pemerintah Kepri belum tuntas membahas anggaran untuk penyelenggaraan pilkada di wilayah itu. Namun pemerintah telah menyiapkan anggaran Rp80 miliar untuk KPU Kepri, Bawaslu Kepri dan Polda Kepri.
       
"Sampai sekarang belum dibahas," ujarnya.
        
Sosialisasi dilakukan sesuai UU Pilkada, meski berkemungkinan direvisi DPR. Sosialisasi terkait beberapa hal yang mendasar dan prinsip sehingga dapat dipahami oleh pemilih.
       
"Ini kewajiban yang harus kami laksanakan. Kami harus melaksanakannya, meski sampai sekarang regulasi pilkada belum tuntas dibahas DPR," katanya.
       
Marsudi mengemukakan sampai sekarang KPU Kepri belum menetapkan tahapan pemilu, walaupun rancangan peraturan terkait hal itu sudah disiapkan jauh-jauh hari. Rancangan peraturan KPU Kepri akan disesuaikan dengan peraturan di atasnya.
       
"Lagi-lagi seluruh kegiatan masih terbentur dengan regulasi pilkada yang masih dibahas DPR," katanya.
       
Hingga kini, lanjutnya KPU Kepri juga belum dapat menetapkan tahapan pilkada. Namun, KPU Kepri siap menyelenggarakan pilkada selama delapan bulan atau 14 bulan.
       
"Kami siap menyelenggarakan pilkada, namun regulasi harus segera disahkan agar tidak menimbulkan kebingungan," katanya.
       
Marsudi mengatakan perkembangan pemberitaan terkait pilkada semakin membingungkannya, terutama terkait isu pilkada tidak termasuk pemilu. Jika tidak termasuk pemilu, maka penyelenggara pilkada bukan KPU.
       
"Ini 'kan membingungkan. Ini persoalan besar yang harus diselesaikan," katanya.(Antara)

Editor: Dedi