Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Zudan Arif Fakrulloh mengatakan bahwa telah ada kesepakatan data vaksin harus bersumber dari Nomor Induk Kependudukan (NIK) Dukcapil.
"Kemarin dengan Kemenkes, Kominfo, BPJS Kesehatan dan PT Telkom bersama Ditjen Dukcapil. Kita semua sepakat untuk data vaksin (COVID-19) harus bersumber dari NIK Dukcapil," kata Zudan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Oleh karena itu, dia menyebut pada Jumat (6/8) akan ditandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan aplikasi PCare BPJS Kesehatan dan aplikasi PeduliLindungi Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) serta Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dengan Dukcapil untuk integrasi data dengan NIK.
Ia mengatakan Kemendagri mendukung penuh aplikasi PeduliLindungi dan PCare dan meminta permasalahan salah NIK dan warga belum punya NIK dalam proses vaksinasi untuk dapat dicarikan solusi yang tepat untuk masyarakat.
Dengan integrasi data menggunakan NIK Dukcapil diharapkan masalah-seperti ini akan dapat diminimalkan, tutur-nya.
Dukcapil juga akan membantu sosialisasi Surat Edaran Kemenkes tentang pelaksanaan vaksinasi dan Perjanjian Kerja Sama kepada Dinas Dukcapil Daerah seluruh Indonesia agar saling membantu terselenggara-nya vaksinasi.
Ditjen Dukcapil Kemendagri telah menyelesaikan masalah seorang warga di Bekasi bernama Wasit Ridwan yang gagal divaksin lantaran NIK miliknya digunakan oleh orang lain.
Menurut keterangan Zudan, Wasit sudah berhasil divaksinasi COVID-19 kemarin.
"Kemarin kasus sudah selesai, setelah dicek oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten Bekasi data Pak Wasit benar NIK tersebut adalah miliknya. Langsung koordinasi dengan Dinkes Bekasi. Yang bersangkutan sudah divaksin. Kemenkes nanti yang melacak kemungkinan penyalahgunaan NIK tersebut di tempat vaksin," ujar Zudan menjelaskan.
Zudan juga langsung merapatkan masalah penyalahgunaan data NIK itu untuk mencegah hal serupa di kemudian hari.
Berita Terkait
Kanwil DJP Kepri imbau warga segera lakukan pemadanan nomor NIK dan NPWP
Rabu, 24 April 2024 14:34 Wib
DKPP Bintan suntik vaksin PMK ke ratusan ekor sapi
Senin, 11 Maret 2024 7:47 Wib
Kemendagri berupaya percepat transformasi berlakukan IKD untuk layanan publik
Rabu, 28 Februari 2024 12:27 Wib
Dukcapil sebut Kepri bebas dari desa tertinggal
Selasa, 30 Januari 2024 19:32 Wib
290.086 wajib pajak di Kepri sudah pemadanan NIK-NPWP
Kamis, 18 Januari 2024 6:53 Wib
Polisi usut kasus penganiayaan ayah terhadap anak di Jakut
Kamis, 14 Desember 2023 11:30 Wib
Vaksinasi HVP pada siswi SD di Batam sudah mencapai 72,79 persen
Jumat, 24 November 2023 14:56 Wib
Sekitar 72 persen siswi SD di Kepulauan Riau sudah divaksinasi HPV
Rabu, 22 November 2023 15:56 Wib
Komentar