Gubernur Kepri bantah tunda "travel bubble" dengan Singapura

id Travel bubble kepri singapura

Gubernur Kepri bantah tunda "travel bubble" dengan Singapura

Gubernur Kepri Ansar Ahmad memimpin rapat pembahasan travel bubble di Gedung Daerah Tanjungpinang, Minggu (10/10). (Ogen)

Tanjungpinang (ANTARA) - Gubernur Ansar Ahmad menegaskan tidak pernah menyatakan menunda pelaksanaan travel bubble atau gelembung perjalanan antara Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) dengan negara Singapura.

"Tak ada ditunda, justru Kepri sudah sangat siap menerima wisman," kata Gubernur Ansar Ahmad di Tanjungpinang, Ahad.

Menurutnya masalah travel bubble sudah cukup panjang dibahas antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Ansar memastikan Presiden RI Joko Widodo sudah menginstruksikan Bali dan Kepri akan segera dibuka untuk perjalanan wisman dari beberapa negara yang ditetapkan pemerintah pusat.

Bahkan dari hasil perbincangan dengan Menteri Peruhubungan Budi Karya Sumadi, katanya, Pemprov Kepri sudah mengusulkan agar bandar udara (Bandara) di Batam dan Tanjungpinang dapat segera dibuka.

Begitu pula dengan Pelabuhan SBP Tanjungpinang, Pelabuhan Bintan Telani Bintan, dan Pelabuhan Harbour Bay Batam supaya secepatnya dibuka bagi wisman.

"Menhub ingin Bandara Batam dan Tanjungpinang jadi pilot project dibuka untuk penerbangan internasioal. Juga Pelabuhan SBP Tanjungpinang, Pelabuhan Batam Center, karena sudah digunakan untuk kepulangan PMI," imbuhnya.

Lanjut Ansar, salah satu lokasi wisata yang diusulkan siap menerima wisman ialah Bintan Beach Resort (BBR) di kawasan Lagoi, Kabupaten Bintan.

Kawasan tersebut, lanjut dia, sudah menyiapkan protokol kesehatan seperti lokasi karantina dan alat mesin PCR.

"Kita dorong hasil tes PCR wisman keluar 1 jam," ungkapnya.

Lebih lanjut Ansar menyebut keputusan terkait kawasan wisata Kepri yang akan dibuka diputuskan pemerintah pusat besok, Senin.

Demikian pula soal kondisi COVID-19 di Singapura yang tengah tinggi, pun jadi pertimbangan pemerintah pusat untuk dibahas.

"Besok sudah ada keputusan resmi pemerintah pusat," ucap Ansar.
 
Pewarta :
Editor: Nurjali
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE