Panitia Angket Tunjangan PNS targetkan selesai sebelum 60 hari

id Panitia Angket,TPP Tanjungpinang, targetkan tugas,selesai sebelum 60 hari

Panitia Angket Tunjangan PNS  targetkan selesai sebelum 60 hari

Ketua Panitia Hak Angket Tunjangan TPP DPRD Tanjungpinang Momon Faulanda (Nikolas Panama)

Tanjungpinang (ANTARA) - Panitia Hak Angket Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, menargetkan dapat menyelesaikan tugasnya sebelum 60 hari.

"Amanah undang-undang, kami diberi waktu 60 hari untuk menangani permasalahan itu. Tetapi kami optimistis sebelum 50 hari sudah selesai, karena kami kebut," kata Ketua Panitia Hak Angket TPP Tanjungpinang, Momon Faulanda, di Tanjungpinang, Sabtu.

Momon yang diusung Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu menjelaskan bahwa Panitia Hak Angket Tunjangan TPP Tanjungpinang mulai bekerja sejak 29 November 2021 atau sejak menerima surat keputusan panitia angket.

"Sejauh ini tidak ada intervensi. Proses berjalan mulus. Pejabat yang kami panggil proaktif memberikan keterangan," ucapnya.

Momon mengemukakan panitia angket yang berjumlah 7 orang telah memeriksa Sekda Tanjungpinang Teguh Ahmad Syafari, Kabag Hukum, dan mantan Kabag Hukum.

Pemeriksaan akan dilakukan terhadap Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan Wakil Wali Kota Tangpinang Endang Abdullah. Namun jadwal pemeriksaan belum ditetapkan.

"Kami tidak bisa mengungkapkan berapa banyak yang akan dimintai keterangan, karena ini terus berkembang. Tentu orang-orang yang berhubungan dengan kasus itu akan dimintai keterangan," ucapnya.

Namun Momon enggan membeberkan materi pemeriksaan dan jawaban dari para pejabat terhadap pertanyaan panita angket.

"Saya belum bisa membeberkan berapa uang yang diterima wali kota dan wakil wali kota karena kami masih menunggu data mulai tahun 2019 sampai sekarang," ujarnya.

Sementara itu, pegiat antikorupsi, Suherman, mengatakan kasus dugaan pemberian tunjangan TPP kepada wali kota dan wakil wali kota berawal dari Perwako 56/2019 tentang Tata Cara Pembayaran dan Standar Biaya Keluaran Tunjangan Lainnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Tambahan Penghasilan Pegawai dan Tambahan Penghasilan Objektif Lainnya di Lingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang.

Kasus ini diduga melanggar Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sehingga potensial merugikan keuangan negara. Tunjangan TPP hanya diperuntukkan bagi ASN, sementara kepala daerah dan wakil kepala daerah bukan ASN.

"Kami sudah mencari referensi, apakah di daerah lain ada kasus yang sama. Sampai sekarang kami belum menemukan kasus yang sama," katanya.
Pewarta :
Editor: Evi Ratnawati
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE