Pasokan LPG 3 kg di Batam cukup hingga akhir tahun

Batam (ANTARA) - Pemerintah Kota Batam Kepulauan Riau menyebutkan pasokan gas LPG 3 kg di daerah setempat cukup hingga akhir tahun 2022.

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Batam Gustian Riau mengatakan total kuota gas LPG selama satu tahun untuk Kota Batam mencapai 40.402 metrik ton (MT).

Hingga September 2022, gas LPG 3 kg yang sudah terpakai mencapai 28.860 MT.

“Jadi ada sisa stoknya sebesar 11.542 MT, jadi masih banyak,” ujar Gustian di Batam, Senin.

Dengan begitu pihaknya memastikan ketersediaan gas LPG 3 kg hingga akhir tahun dalam keadaan aman.

"Tercukupi, tidak ada masalah. Kami pastikan surplus, kemarin memang sempat ada kekosongan,” ujar dia.

Ia menjelaskan beberapa waktu lalu sempat terjadi kekosongan di beberapa daerah tertentu.

Gustian menyebutkan kondisi kekosongan tersebut dikarenakan ada perubahan sistem di Pertamina sehingga proses pemasukan data di Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) mengalami kendala selama 2 hari.

"Dan setelah itu, pendistribusian gas LPG kembali lancar. Hanya masalah perubahan sistem saja, penginputan data jadi menumpuk selama 2 hari,” ujar dia.

Sebelumnya Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta masyarakat agar tidak khawatir dengan ketersediaan BBM dan LPG subsidi karena pemerintah dan Pertamina sudah berkomitmen untuk menjamin pasokan di Tanah Air.

Apalagi, menurut dia, jaminan diberikan di saat adanya perubahan rantai pasok dunia dan juga kondisi geopolitik yang tidak menentu saat ini.

"Jadi jangan khawatir dengan ketersediaan BBM dan LPG subsidi. Yang perlu kita jalankan regulasi yang ada, kita awasi pelaksanaannya, dan laporkan bila ada penyimpangan di lapangan untuk diambil langkah koreksi," ujar Mulyanto di Jakarta, Senin.

Menurut dia, sudah menjadi tugas Pertamina sebagai BUMN operator migas untuk menyediakan dan mendistribusikan BBM dan LPG subsidi, termasuk penugasan-penugasan lain, ke seluruh wilayah Indonesia sesuai peraturan perundangan.

Ketersediaan pasokan BBM dan LPG dari hulu hingga hilir, lanjutnya, merupakan faktor pendukung ketahanan energi. Untuk itu DPR akan memberikan dukungan penuh terhadap kebijakan ini.

"Ya kita semua mendukung agar penugasan tersebut dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Sedangkan DPR sendiri, melalui fungsi regulasi, anggaran dan pengawasan DPR mendukung agar ketahanan energi nasional kokoh dan mantap," katanya.