Menkumham terima hibah kapal patroli imigrasi dari Gubernur Ansar
Tanjungpinang (ANTARA) - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly menerima hibah kapal patroli imigrasi Pura Wira Katria dari Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Ansar Ahmad, di Pelabuhan Bandar Bintan Telani (BBT), Rabu.
"Dengan adanya dukungan kapal patroli ini menjadi bukti bahwa Kemenkumham dengan institusi penegak hukum lainnya bersama-sama bekerja keras menjaga kedaulatan laut di wilayah NKRI yang kita cintai dan banggakan," kata Menkumham.
Yasonna menyatakan bahwa kapal patroli tersebut akan digunakan untuk mendukung tugas pengamanan perbatasan laut, seperti di wilayah Kepri dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang posisinya berada di tengah-tengah jalur lalu lintas yang sibuk.
Posisi ini cukup strategis yakni berada di posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sekaligus antara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia.
"Dari sisi keamanan perbatasan, Indonesia memiliki perbatasan empat laut dengan negara-negara ASEAN dan Australia. Pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, dengan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya," ujarnya pula.
Kementerian Hukum dan HAM, kat Yasonna, melalui tugas fungsi keimigrasian ikut memberikan kontribusi dalam menjaga wilayah NKRI baik darat, laut maupun udara.
Menurutnya, fokus pengawasan yang dilakukan Imigrasi adalah terhadap lalu lintas orang antarnegara yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia, melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Pengawasan keimigrasian ini dititikberatkan pada pengawasan secara menyeluruh baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang menggunakan dokumen keimigrasian untuk melakukan perjalanan antarnegara," ujarnya pula.
Yasonna juga berterima kasih kepada Gubernur Kepri dan jajaran, karena dukungan berupa hibah kapal patroli imigrasi. Dia berharap kerja sama dan kolaborasi dengan Pemprov Kepri akan terus dilakukan di kemudian hari.
Setelah diserahterimakan, kapal patroli dengan panjang keseluruhan 16 meter dan lebar 3,5 meter itu, akan langsung disiagakan untuk patroli di sekitar perairan Kepri melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kepri.
Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan Kepri dengan luas lautan 96 persen dan berbatasan langsung dengan banyak negara, sangat rawan tindak pidana kejahatan laut.
Oleh karena itu, pihaknya memberikan hibah kapal kepada Kemenkumham sebagai upaya meningkatkan pengamanan laut di Kepri, pintu gerbang utara Indonesia.
"Keamanan laut Kepri menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga hibah kapal patroli imigrasi bermanfaat guna mengawal kedaulatan maritim Tanah Air, khususnya di daerah perbatasan," ujar Ansar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkumham menerima hibah kapal patroli imigrasi dari Gubernur Kepri
"Dengan adanya dukungan kapal patroli ini menjadi bukti bahwa Kemenkumham dengan institusi penegak hukum lainnya bersama-sama bekerja keras menjaga kedaulatan laut di wilayah NKRI yang kita cintai dan banggakan," kata Menkumham.
Yasonna menyatakan bahwa kapal patroli tersebut akan digunakan untuk mendukung tugas pengamanan perbatasan laut, seperti di wilayah Kepri dan sekitarnya. Hal ini dikarenakan Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia yang posisinya berada di tengah-tengah jalur lalu lintas yang sibuk.
Posisi ini cukup strategis yakni berada di posisi silang antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, sekaligus antara dua benua yaitu Benua Asia dan Australia.
"Dari sisi keamanan perbatasan, Indonesia memiliki perbatasan empat laut dengan negara-negara ASEAN dan Australia. Pengamanan perbatasan harus diarahkan untuk menstimulasi pengembangan dan mempercepat pembangunan wilayah perbatasan, dengan menyelaraskan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan wilayah perbatasan seperti daerah lainnya," ujarnya pula.
Kementerian Hukum dan HAM, kat Yasonna, melalui tugas fungsi keimigrasian ikut memberikan kontribusi dalam menjaga wilayah NKRI baik darat, laut maupun udara.
Menurutnya, fokus pengawasan yang dilakukan Imigrasi adalah terhadap lalu lintas orang antarnegara yang akan masuk dan keluar wilayah Indonesia, melalui tempat pemeriksaan imigrasi yang telah ditentukan oleh Pemerintah Republik Indonesia.
"Pengawasan keimigrasian ini dititikberatkan pada pengawasan secara menyeluruh baik warga negara Indonesia (WNI) maupun warga negara asing (WNA) yang menggunakan dokumen keimigrasian untuk melakukan perjalanan antarnegara," ujarnya pula.
Yasonna juga berterima kasih kepada Gubernur Kepri dan jajaran, karena dukungan berupa hibah kapal patroli imigrasi. Dia berharap kerja sama dan kolaborasi dengan Pemprov Kepri akan terus dilakukan di kemudian hari.
Setelah diserahterimakan, kapal patroli dengan panjang keseluruhan 16 meter dan lebar 3,5 meter itu, akan langsung disiagakan untuk patroli di sekitar perairan Kepri melalui Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenkumham Kepri.
Gubernur Ansar Ahmad menyampaikan Kepri dengan luas lautan 96 persen dan berbatasan langsung dengan banyak negara, sangat rawan tindak pidana kejahatan laut.
Oleh karena itu, pihaknya memberikan hibah kapal kepada Kemenkumham sebagai upaya meningkatkan pengamanan laut di Kepri, pintu gerbang utara Indonesia.
"Keamanan laut Kepri menjadi tanggung jawab kita bersama. Semoga hibah kapal patroli imigrasi bermanfaat guna mengawal kedaulatan maritim Tanah Air, khususnya di daerah perbatasan," ujar Ansar.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menkumham menerima hibah kapal patroli imigrasi dari Gubernur Kepri
Komentar