Batam (ANTARA) - DPRD Provinsi Kepulauan Riau meminta PT PLN Batam memberikan kompensasi kepada pelanggan di Pulau Batam dan Bintan yang terdampak pemadaman listrik yang terjadi pada Ahad (1/1) hingga Senin (2/1).
"Kami melihat ada potensi pelanggaran Perda yang dilanggar PT PLN Batam pada tanggal 1 dan 2 kemarin. Untuk itu salah satu hasil rapat ini, meminta agar pihak PLN memberikan kompensasi pada pelanggan," kata Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kepri, Irwansyah dalam Rapat Dengar Pendapat di Batam Kepulauan Riau, Rabu (4/1).
Irwansyah menjelaskan, dalam rapat itu pihak PT PLN Batam mengatakan akan menyanggupi pemberian kompensasi. Namun masih menunggu hasil pemeriksaan yang akan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi Kepri.
Dia menyebutkan, jadwal pemeriksaan oleh PPNS sendiri akan berlangsung pada Kamis (5/1).
Pemeriksaan itu terkait potensi pelanggaran dalam lamanya durasi pemadaman, hingga perhitungan kompensasi bagi masing-masing pelanggan.
"Besok PPNS akan turun dan melakukan pemeriksaan. Dalam Perda dan Pergub itu ada diatur durasi pemadaman listrik. Apabila itu benar dilanggar, maka mereka wajib memberikan kompensasi. Yang nantinya juga akan dihitung oleh penyidik," katanya.
Selain itu, pihaknya meminta PLN mengambil langkah-langkah dalam mengantisipasi kejadian ini terulang kembali.
"Beberapa hal yang disampaikan, salah satunya melakukan evaluasi menyeluruh terkait pelayanan kelistrikan," kata dia.
Di tempat yang sama, Direktur Utama PT PLN Batam Muhammad Irwansyah Putra mengatakan, pihaknya masih belum mengetahui penyebab gangguan kelistrikan di awal tahun 2023 itu.
Dia mengatakan pihaknya masih dalam proses perbaikan, sekaligus mencari penyebab utama masih didalami.
"Tim konsultan sudah bekerja. Jadi diharapkan dalam waktu dekat ini sudah ada jawaban pasti penyebab gangguan listrik," kata dia.
Komentar