Tanjungpinang (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Riau (BPBD Kepri) menyatakan status wilayah itu belum ditetapkan sebagai endemi, meski nihil kasus aktif COVID-19.
Kepala BPBD Kepri Muhammad Hasbi di Tanjungpinang, Selasa, menyatakan, pihak yang dapat menetapkan dan mencabut status pandemi menjadi endemi hanya Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Indonesia merupakan anggora WHO.
"Pemerintah Indonesia, apalagi Pemerintah Kepri tidak dapat mencabut status pandemi atau menetapkan status endemi, karena merupakan wewenang WHO," ujarnya.
Menurut dia, Kepri belum terbebas dari COVID-19, meski wilayah itu nihil kasus aktif COVID-19. Potensi penularan COVID-19 masih cukup besar karena mobilitas penduduk antarnegara dan antarprovinsi cukup tinggi di Kepri.
Ditambah lagi dengan orang yang tertular COVID-19 tetapi tidak bergejala atau bergejala ringan. Temuan kasus lainnya beberapa waktu lalu, sejumlah orang tidak menyadari dirinya tertular COVID-19 sehingga masih beraktifitas seperti biasa.
"Rencana perubahan status dari pandemi menjadi endemi tidak mengubah esensi wabah penyakit yang masih menular," katanya.
Sampai sekarang, kata dia pemerintah tetap mempertahankan Satgas Penanganan COVID-19 meski kasus COVID-19 landai dalam beberapa bulan terakhir.
"Satgas tetap bekerja walaupun kasus aktif COVID-19 semakin menurun secara nasional. Kami fokus ke program pencegahan penularan COVID-19 dan peningkatan sistem kekebalan tubuh masyarakat," ucapnya.
Hasbi menuturkan pemerintah mendorong percepatan program vaksinasi COVID-19, khususnya untuk dosis booster kedua. Saat ini, capaian vaksinasi COVID-19 dosis pertama sebanyak 1.776.874 orang atau 98,57 persen, dosis kedua 1.557.799 orang atau 86,41 persen, booster pertama 775.917 orang atau 56,50 persen, dan booster kedua 9.535 orang atau 9,42 persen.
"Booster kedua diutamakan kepada tenaga kesehatan dan para lansia," katanya.
Komentar