BPBD Natuna perkuat mitigasi lewat kajian risiko bencana

Senin, 9 Maret 2026 13:32 WIB

Papan peringatan longsor di Gunung Ranai, Natuna pada Januari 2026. ANTARA/Muhamad Nurman

Natuna (ANTARA) - Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau memperkuat mitigasi bencana melalui kajian risiko bencana (KRB) guna mengurangi dampak terhadap masyarakat.

Kepala Pelaksana BPBD Natuna Raja Darmika dikonfirmasi dari Natuna, Ahad, mengatakan KRB merupakan proses ilmiah untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan memetakan potensi dampak negatif (bahaya, kerentanan, dan kapasitas) suatu wilayah terhadap bencana.

KRB, kata dia, merupakan dasar dalam penyusunan rencana penanggulangan bencana dan rencana kontingensi.

"Hasil kajian ini digunakan sebagai dasar bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan, langkah mitigasi, serta meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat agar dampak bencana dapat diminimalkan," ucapnya.

Ia menjelaskan 10 dari 17 kecamatan di Natuna telah memiliki KRB. Penyusunan kajian tersebut telah dilaksanakan pada 2023 hingga 2024 bekerja sama dengan salah satu perguruan tinggi di Indonesia.

Baca juga: Pemprov Kepri lindungi 31.000 nelayan lokal dengan BPJS Ketenagakerjaan

Adapun 10 kecamatan yang telah memiliki KRB meliputi Kecamatan Bunguran Timur, Bunguran Timur Laut, Bunguran Tengah, Bunguran Selatan, Bunguran Utara, Bunguran Barat, Bunguran Batubi, Seluan, Pulau Tiga, dan Pulau Tiga Barat.

"Tahun ini sudah kita masukkan dalam rencana kegiatan untuk kajian di 17 kecamatan lain," ujar dia.

Ia menegaskan, bencana tidak bisa dihindari karena merupakan konsekuensi dari aktivitas alamiah bumi (seperti pergerakan lempeng tektonik di Ring of Fire) serta akumulasi perilaku manusia yang merusak lingkungan, seperti alih fungsi lahan dan deforestasi.

Meskipun tidak dapat dihindari, dampaknya dapat dikurangi melalui mitigasi, kesiapsiagaan, dan pembelajaran.

"Harapan kami dapat segera menyelesaikan kajian risiko bencana ini, sehingga dapat dilanjutkan dengan penyusunan dokumen kebencanaan lainnya, seperti Rencana Penanggulangan Bencana dan Rencana Kontingensi yang wajib dimiliki oleh pemerintah kabupaten," ujar dia.

Baca juga: Kemendag hadirkan Export Center di Batam dampingi UMKM tembus pasar ekspor