Rencana Anggaran Bapeda Bintan Tidak Efektif

Rabu, 24 November 2010 14:20 WIB

Tanjungpinang (ANTARA News) - Ketua Komisi II DPRD Bintan, Zulkifli, menilai rencana kerja anggaran 2011 yang diajukan Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Bintan tidak efektif karena sebagian kegiatan menggunakan dana yang besar.

"Bapeda Bintan sebagai ujung tombak pembangunan daerah menunjukkan kinerja yang tidak efektif dan efesien," kata Zulkifli di Tanjungpinang, Provinsi Kepulauan Riau, Rabu.

Berdasarkan data yang didapat ANTARA, Badan Perencanaan Pembangunan (Bapeda) Kabupaten Bintan mengajukan anggaran sebesar Rp8,3 miliar untuk tahun 2011, antara lain digunakan untuk pembayaran gaji dan tunjangan pegawai sebesar Rp3,6 miliar.

Kegiatan Bapeda Bintan pada tahun 2011 antara lain rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah Rp621 juta, konsumsi untuk 69 pegawai Rp355,8 juta, perjalanan dinas dalam daerah Rp90 juta, musyawarah perencanaan pembangunan Rp237 juta dan forum satuan kerja perangkat daerah Rp359,767 juta.

Selain itu, Bapeda juga melaksanakan proyek survei perencanaan pembangunan Bintan untuk 50 buku dengan alokasi anggaran sebesar Rp270 juta, 50 buku Bintan dalam angka dan 200 buku saku daerah tahun 2010 Rp276,95 juta serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan sebesar Rp377,3 juta.

Menanggapi rencana beberapa kegiatan tersebut, Zulkifli menyatakan, alokasi anggaran yang diajukan Bapeda tersebut sebaiknya dipangkas, karena menelan anggaran yang besar. Anggaran untuk beberapa kegiatan di Bapeda Bintan tidak layak untuk disahkan jika tidak direvisi.

Menurutnya, penyusunan anggaran yang dilakukan Bapeda tidak sejalan dengan keinginan pemerintah yang berupaya menghemat penggunaan anggaran daerah.

"Alokasi anggaran untuk beberapa kegiatan di Bapeda memang mengejutkan kami. Sistem penganggarannya belum mengacu pada skala prioritas," ungkapnya yang diusung Partai Demokrat.

Hal senada dikatakan anggota Badan Anggaran DPRD Bintan, Muttaqin. Menurutnya, beberapa kegiatan di Bapeda tidak memberikan hasil yang jelas untuk kepentingan masyarakat dan daerah.

Sebagai contoh, kata dia, kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan yang menelan anggaran ratusan juta rupiah yang dilaksanakan selama ini belum dapat menyerap aspirasi masyarakat. Kegiatan tersebut dinilai hanya serimonial belaka.

"Aspirasi masyarakat yang kami terima dan sampaikan setiap empat bulan sekali tidak diakomodasi, jadi buat apa dilaksanakan musyawarah perencanaan pembangunan daerah itu," ungkapnya yang juga anggota Komisi DPRD Bintan dari Fraksi PKS. (ANT-NP/A041/Btm2)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.