DPR RI Dorong Bintan Dan Karimun FTZ Menyeluruh

Senin, 13 Desember 2010 19:49 WIB

Batam (ANTARA News) - Komisi XI DPR RI mendorong agar pelaksanaan Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone/FTZ) di Bintan dan Karimun, Kepulauan Riau, berlaku menyeluruh.

"Kami sepakat akan dorong agar FTZ Bintan dan Karimun tidak lagi enclave (sebagian)," kata Ketua Komisi XI DPR RI Harry Azhar Azis dalam rapat kerja dengan pihak terkait FTZ Batam, Bintan dan Karimun di Batam, Senin.

Ia mengatakan pemberlakuan FTZ enclave menyulitkan pengawasan aparat hukum, karena batas wilayah FTZ dan non-FTZ di daratan tidak jelas.

Hal senada dikatakan anggota Komisi XI DPR RI Kamaruddin Syam yang menyatakan sebaiknya FTZ Bintan dan Karimun berlaku di seluruh pulau.

"Memang seharusnya satu pulau. Ini akan saya pertanyakan ke pemerintah, kenapa hanya enclave," kata Kamaruddin.

Menurut dia, pemberlakuan enclave akan membingungkan bagi masyarakat, karena hanya separuh dari pulau yang merasakan FTZ.

Di tempat yang sama, Kepala Kantor Pelayanan Utama dan Bea Cukai Kepulauan Riau Iswan Ramdana mengatakan pemberlakuan FTZ enclave di Karimun dan Bintan menyulitkan pengawasan alur masuk dan ke luar daerah pabeanan.

"Malah ada satu rumah, yang sebagian berada di kawasan FTZ dan sebagian lainnya di non-FTZ," kata dia.

Menurut dia, batas wilayah FTZ hanya berdasarkan koordinat. Tidak ada batas yang jelas antara FTZ dan non-FTZ.

Di Karimun, kata dia, batas wilayah FTZ dan non-TFZ hanya ditandai pagar.

Sementara itu, Wali Kota Tanjungpinang Suryatati mengatakan FTZ enclave membingungkan masyarakat.

Ia memcontohkan pada waktu kebijakan impor gula khusus FTZ BBK. "Masyarakat sudah mengharapkan mendapat gula dengan harga murah, ternyata tidak bisa, karena FTZ di Tanjungpinang hanya di bagian utara, dan itu juga wilayah kosong, jarang penduduk," kata dia.

Suryatati meminta pemerintah memberlakukan FTZ menyeluruh di Pulau Bintan.

"Biar BP-nya ada dua Bintan dan Tanjungpinang, tapi FTZ menyeluruh," kata dia.

Menurut dia, FTZ BBK seharusnya menyejahterakan masyarakat. Namun, pengotak-otakan wilayah membuat masyarakat bingung dan tidak dapat merasakan manfaat FTZ secara nyata.

Bupati Bintan Ansar Ahmad mengatakan di Bintan wilayah yang masuk FTZ BBK tinggal sedikit, karena sebagian FTZ sudah dimiliki kawasan wisata Lagoi dan Lobam.

"Wilayah FTZ tinggal sedikit lagi," kata dia.

Ansar juga meminta pemerintah pusat memberlakukan FTZ secara menyeluruh di Pulau Bintan.(Y011/B008/Btm2)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.