Program Bedah Rumah Karimun Dinilai Belum Efektif

Minggu, 23 Januari 2011 20:30 WIB

Karimun (ANTARA News) - Program bedah atau rehabilitasi rumah tidak layak huni oleh Dinas Sosial Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau belum efektif dalam membantu warga miskin, kata tokoh masyarakat Kundur, Raja Zuriantiaz.

"Banyak rumah yang telah direhab, kurang memuaskan karena bocor sehingga ditingggal penghuni yang tidak punya biaya perbaikan,'' katanya di Tanjung Balai Karimun, Minggu.

Raja Zuriantiaz mencontohkan, rehab rumah warga miskin di Teluk Dalam, Kecamatan Kundur Barat pada 2009, tidak ditempati penghuni karena atapnya bocor.

''Penghuni rumah kemudian membuat pondok di bagian belakang karena tidak punya biaya untuk memperbaiki yang bocor,'' ucapnya.

Menurut dia, berdasarkan pengalaman tersebut pengawasan melekat terhadap anggaran yang dikucurkan harus dilakukan untuk mencegah penyimpangan.

''Dana yang disalurkan rentan dikorupsi. Harus ada pengawasan dan keterbukaan dalam menyalurkannya,'' tuturnya.

Ia juga mengatakan, program rehab rumah tidak layak huni yang dicanangkan sejak tiga tahun terakhir juga belum efektif menyentuh warga yang benar-benar miskin.

Dia mencontohkan warga miskin yang membangun pondok di atas tanah orang lain. Selama ini, mereka banyak yang belum tersentuh karena tidak sesuai dengan kriteria penerima program tersebut.

"Kami berharap kriteria penerima program harus memiliki tanah sendiri dihapus, sehingga orang miskin yang menumpang di tanah orang lain dapat menikmati program tersebut. Kalau perlu mereka diberikan bantuan tanah,'' katanya.

Mengenai rencana Dinas Sosial (Dinsos) yang akan meluncurkan program rehabilitasi 800 rumah tidak layak huni tahun ini, Raja menyambut baik program tersebut dengan harapan pelaksanaannya benar-benar untuk meringankan beban warga miskin.

''Masalahnya, program yang dicanangkan selama ini tidak sesuai dengan harapan. Perencanaannya memang bagus, tapi pelaksanaannya mengecewakan,'' ucap Zuriantiaz.

Tahun ini, dinsos akan membangun 800 rumah tidak layak huni, 600 unit menggunakan dana APBD provinsi dan sisanya kabupaten denga nilai rehab Rp20 juta untuk setiap rumah.

Kepala Dinsos Karimun Arnadi Supaat mengatakan, rehab dilakukan hanya sebatas bagian bangunan rumah yang rusak, seperti atap, dinding atau lantai.

Kriteria rumah yang akan direhab menurut dia terbuat dari bahan mudah rusak, seperti atap atau dindingnya dari bahan yang rapuh dan mudah bocor atau lantai tanah.
(ANT-RD/A013/Btm1)

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.